Oleh: Magfirah / Mahasiswi UIN Datokarama Palu
Delapan tahun setelah gempa, tsunami, dan likuefaksi 2018 meluluhlantakkan sebagian wilayahnya, Kota Palu kini berada di persimpangan. Rekonstruksi fisik sebagian besar telah rampung, tetapi pertanyaan yang lebih penting belum sepenuhnya terjawab: apakah Palu sedang membangun kembali kota yang sama, atau membangun kota yang lebih siap menghadapi masa depan?
Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, Palu menyandang peran ganda, yaitu pusat pemerintahan sekaligus simpul ekonomi kawasan timur Indonesia. Posisinya di tepi Teluk Palu, diapit pegunungan, memberinya modal alam yang jarang dimiliki kota lain, yakni panorama teluk yang langsung berbatasan dengan kawasan urban. Namun modal ini sejauh ini lebih sering disebut sebagai “potensi” daripada benar-benar dikelola menjadi sektor unggulan. Wisata alam dan kuliner di Palu masih berjalan secara sporadis, mengandalkan inisiatif individu pelaku usaha ketimbang strategi kota yang terintegrasi. Tidak banyak kota di Indonesia Timur yang memiliki kombinasi teluk, pegunungan, dan keragaman budaya Kaili dalam satu kawasan yang relatif kompak, tetapi kombinasi ini belum diterjemahkan menjadi identitas pariwisata yang dikenal luas di luar Sulawesi Tengah.
Pola yang sama terlihat di sektor ekonomi. UMKM tumbuh, tetapi pertumbuhan itu sebagian besar terjadi secara organik, bukan karena dorongan kebijakan yang konsisten. Pertanyaannya bukan apakah Palu punya potensi ekonomi, sebab itu sudah jelas, melainkan apakah pemerintah kota punya peta jalan yang membuat potensi tersebut benar-benar menjadi pertumbuhan yang terukur, bukan sekadar narasi dalam dokumen perencanaan. Akses permodalan bagi pelaku usaha kecil, misalnya, masih menjadi hambatan klasik yang berulang disebut dalam berbagai forum tetapi jarang diselesaikan secara struktural.
Yang membuat Palu berbeda dari kota lain di Indonesia Timur adalah pengalamannya menghadapi bencana besar. Ini seharusnya menjadi keunggulan, bukan sekadar luka masa lalu yang dikenang. Kota yang pernah hancur oleh likuefaksi punya alasan kuat untuk menjadi rujukan nasional dalam mitigasi bencana, mulai dari tata ruang berbasis risiko, sistem peringatan dini yang teruji, hingga tata kelola hunian yang memperhitungkan jenis tanah. Sayangnya, dorongan ke arah itu belum terlihat sebagai prioritas yang setara dengan pembangunan infrastruktur fisik semata.
Ada beberapa langkah konkret yang bisa membedakan Palu dari sekadar “kota yang sudah pulih” menjadi “kota yang belajar dari bencana”. Pertama, pemerintah kota perlu memastikan zona-zona rawan likuefaksi benar-benar steril dari pembangunan permanen, bukan hanya di atas kertas tata ruang. Kedua, sistem peringatan dini dan jalur evakuasi yang dibangun pasca-2018 harus diuji secara berkala lewat simulasi yang melibatkan warga, bukan sekadar formalitas tahunan. Ketiga, pengembangan pariwisata semestinya diarahkan pada destinasi yang juga berfungsi sebagai sarana edukasi mitigasi bencana, misalnya situs-situs terdampak yang dikelola dengan pendekatan reflektif, bukan sekadar dijadikan objek foto. Keempat, penguatan UMKM perlu disertai akses pembiayaan yang lebih terbuka dan pendampingan teknis yang berkelanjutan, bukan bantuan yang berhenti begitu program proyek selesai.
Saya berpandangan bahwa tantangan terbesar Palu ke depan bukan lagi soal pemulihan, melainkan soal arah. Kota ini perlu memilih: menjadi kota yang sekadar kembali seperti sebelum 2018, atau menjadi kota yang menjadikan pengalaman 2018 sebagai dasar tata kelola yang lebih baik, dalam perencanaan wilayah, pengelolaan pariwisata, dan penguatan UMKM yang didukung kebijakan nyata, bukan sekadar slogan ketangguhan. Pilihan ini tidak hanya menentukan wajah Palu sepuluh tahun ke depan, tetapi juga menjadi preseden bagi kota-kota lain di Indonesia yang rentan terhadap bencana serupa.
Ketangguhan masyarakat Palu sudah terbukti, dan itu tidak perlu diragukan lagi. Yang masih harus dibuktikan adalah ketangguhan tata kelola kotanya, yaitu apakah pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mampu menerjemahkan semangat bangkit itu menjadi kebijakan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan. Jika itu terjadi, Palu bukan hanya akan pulih, tetapi juga akan menjadi contoh bagaimana sebuah kota mengubah trauma kolektif menjadi fondasi pembangunan yang lebih bijak.
