Penulis : Anzar / Mahasiswa UIN Datokarama Palu
Menurut saya, kebijakan kenaikan harga tiket pesawat yang diberitakan oleh Liputan6 pada 6 April 2026 ini memang bisa dipahami, tapi tetap terasa memberatkan masyarakat. Pemerintah mungkin punya alasan karena harga avtur naik, tapi dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama yang sering bepergian karena kebutuhan penting.
Kalau dipikir-pikir, sekarang pesawat itu bukan lagi barang mewah. Banyak orang yang butuh naik pesawat untuk kerja, kuliah, atau urusan keluarga. Jadi ketika harga tiket naik sampai 9%–13%, itu jelas terasa, apalagi bagi masyarakat yang ekonominya biasa saja. Yang dulunya masih bisa beli tiket, sekarang jadi harus berpikir dua kali.
Menurut saya, masalahnya bukan cuma soal harga yang naik, tapi juga cara pemerintah menyampaikan kebijakan ini. Banyak orang cuma tahu “tiket naik”, tapi tidak benar-benar paham kenapa harus naik. Akibatnya, masyarakat jadi gampang marah atau kecewa karena merasa tidak diperhatikan.
Saya juga melihat pemerintah seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Kalau memang harus naik, sebaiknya dibarengi dengan solusi, misalnya bantuan atau kebijakan lain yang bisa meringankan beban masyarakat. Jadi tidak terkesan hanya maskapai saja yang dibantu.
Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil. Saat ini masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok karena harga berbagai barang dan jasa terus mengalami kenaikan. Dalam kondisi seperti ini, kenaikan harga tiket pesawat tentu menjadi beban tambahan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan atau wilayah yang sangat bergantung pada transportasi udara. Bagi mereka, pesawat bukan lagi sekadar pilihan transportasi, melainkan kebutuhan utama untuk bekerja, menempuh pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, maupun menjalin hubungan dengan keluarga.
Di sisi lain, perusahaan maskapai memang memiliki alasan tersendiri dalam melakukan penyesuaian harga. Biaya operasional penerbangan, seperti harga avtur, biaya perawatan pesawat, nilai tukar mata uang, hingga biaya operasional bandara mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kenaikan harga tiket tidak selalu dapat dihindari. Namun demikian, pemerintah sebagai regulator tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak terlalu membebani masyarakat dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.
Menurut saya, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah juga harus lebih terbuka dan mudah dipahami. Masyarakat berhak mengetahui alasan yang jelas mengenai setiap kebijakan yang diambil, termasuk bagaimana perhitungan kenaikan harga dilakukan dan apa manfaat jangka panjang yang diharapkan. Transparansi seperti ini akan membantu mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan diberikan penjelasan yang memadai, mereka cenderung lebih mudah menerima suatu kebijakan meskipun kebijakan tersebut tidak selalu menguntungkan.
Selain memberikan penjelasan, pemerintah juga dapat menghadirkan berbagai solusi agar dampak kenaikan harga tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, memberikan subsidi transportasi bagi pelajar, mahasiswa, tenaga kesehatan, atau masyarakat yang harus melakukan perjalanan karena alasan mendesak. Pemerintah juga dapat memperkuat transportasi alternatif seperti kapal laut atau kereta api di daerah yang memungkinkan, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dengan biaya yang lebih terjangkau.
Tidak hanya pemerintah, maskapai penerbangan juga memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan. Maskapai dapat menyediakan program diskon pada waktu-waktu tertentu, memberikan promo bagi pelanggan setia, atau menyediakan tiket dengan harga khusus untuk kelompok masyarakat tertentu. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan maskapai, dampak kenaikan harga tiket dapat ditekan sehingga tidak terlalu memberatkan masyarakat.
Pada akhirnya, setiap kebijakan publik memang tidak akan mampu memuaskan semua pihak. Akan tetapi, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas, disusun berdasarkan data yang akurat, serta dikomunikasikan secara terbuka. Pemerintah harus menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil benarbenar bertujuan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan.
