AKTIVI.ID- Pemerintah Kota Palu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat monitoring lapangan yang dipimpin Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Rabu (16/9/2026).
Rapat yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu tersebut diikuti sejumlah unsur terkait, di antaranya Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BPOM, Kejaksaan, TNI, Kementerian Agama, serta instansi terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Imelda menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG di Kota Palu berjalan sesuai tujuan dan mampu memberikan manfaat secara tepat kepada kelompok sasaran.
Wakil wali kota menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Asta Cita Presiden yang dilaksanakan di Ampana, Kabupaten Tojo Una-una.
Pelaksanaan Program MBG menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam koordinasi tersebut sehingga perlu ditindaklanjuti secara konkret di tingkat daerah.
“Setelah rapat koordinasi ini, kita perlu memastikan bahwa apa yang menjadi program pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan baik di daerah. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus diperkuat,” kata wakil wali kota.
Menurut wakil wali kota, pelaksanaan MBG memiliki cakupan yang cukup luas. Program tersebut bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga menyangkut kualitas bahan pangan, keamanan makanan, kebersihan lingkungan, pelayanan, hingga aspek pengawasan.
Karena itu, masing-masing perangkat daerah dan instansi terkait diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya.
“Jangan sampai ketika ada persoalan di lapangan, kita baru mencari siapa yang harus menangani. Melalui koordinasi ini, kita ingin setiap persoalan bisa segera diketahui, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan,” jelas wakil wali kota.
Untuk memperkuat pengawasan tersebut, Pemerintah Kota Palu menyepakati pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Satgas tersebut nantinya akan menjadi wadah koordinasi bersama dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta menginventarisasi berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan program MBG di Kota Palu.
Wakil Wali Kota Imelda mengatakan, hasil monitoring lapangan akan dihimpun dan diintegrasikan menjadi data bersama.
Data tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam menentukan langkah tindak lanjut.
“Data dan informasi hasil monitoring akan kita integrasikan. Setelah seluruh persoalan dikumpulkan dan dianalisis, hasilnya akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan,” ujar wakil wali kota.
Wakil wali kota menegaskan, pengawasan Satgas nantinya dilakukan secara menyeluruh.
Tidak hanya melihat apakah makanan telah diterima oleh penerima manfaat, tetapi juga memastikan proses penyelenggaraan program memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi kebersihan, standar pelayanan, kualitas serta keamanan makanan, proses pengadaan dan pembelanjaan bahan pangan, hingga kinerja pelaksana di lapangan.
Dengan pola pengawasan tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan MBG dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Lebih lanjut, hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan di Kota Palu akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat.
Hal tersebut diharapkan dapat mendukung proses evaluasi sekaligus penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.
Wakil wali kota berharap seluruh pihak yang terlibat dapat membangun komunikasi yang intensif dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Yang paling penting adalah sinergi. Kita ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan seluruh prosesnya dapat kita kawal bersama,” kata wakil wali kota.
Melalui pembentukan Satgas dan penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kota Palu berkomitmen mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat penerima manfaat.
