14.8 C
New York
Senin, November 23, 2026

Buy now

spot_img

Pemuda Dampelas Apresiasi DPRD Donggala Perkuat Kelembagaan dan Hukum Adat

AKTIVI.ID– Upaya penguatan kelembagaan adat dan hukum adat melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kelembagaan Adat di Kabupaten Donggala mendapat apresiasi dari kalangan pemuda pelestari budaya Dampelas bersama masyarakat Desa Talaga, Kecamatan Dampelas.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Opick Delian Alindra, selaku pemuda pelestari budaya Dampelas, menyusul pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Data Kajian Raperda Kelembagaan Adat di Kabupaten Donggala yang berlangsung pada Sabtu (21/11/2026), bertempat di Balai Pertemuan Gedung PKK Desa Talaga.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengkajian regulasi daerah yang mempertemukan unsur masyarakat, pemuda, akademisi, dan peneliti untuk membahas pentingnya penguatan kelembagaan adat serta keberadaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Donggala.

Opick menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Donggala, khususnya kepada Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Andi Arman, S.E., yang telah menginisiasi dan mendorong terselenggaranya forum diskusi tersebut. Menurutnya, langkah ini menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengkajian kebijakan daerah, terutama yang berkaitan dengan keberadaan dan penguatan kelembagaan adat.

Ia juga mengapresiasi inisiatif Andi Arman yang membuka ruang keterlibatan pemuda, termasuk dirinya, dalam forum tersebut. Baginya, pelibatan generasi muda merupakan bagian penting dari upaya membangun kesadaran bersama bahwa penguatan adat dan hukum adat bukan hanya menjadi tanggung jawab para pemangku adat atau pemerintah, melainkan juga tanggung jawab generasi penerus.

Sebagai pemuda pelestari budaya Dampelas, Opick berpandangan bahwa pembentukan regulasi mengenai kelembagaan adat tidak cukup hanya dibicarakan dalam lingkup pemerintah dan lembaga legislatif. Diperlukan keterlibatan masyarakat adat, tokoh masyarakat, pemuda, akademisi, serta peneliti agar regulasi yang nantinya dibentuk memiliki landasan kajian yang kuat dan sesuai dengan realitas sosial budaya masyarakat setempat.

“Sebagai pemuda pelestari budaya Dampelas, kami mengapresiasi adanya ruang partisipasi yang diberikan melalui forum ini. Bagi kami, penguatan kelembagaan adat dan hukum adat merupakan kebutuhan penting, sebab adat bukan hanya bagian dari identitas dan warisan budaya, tetapi juga memiliki peran dalam menjaga ketertiban serta menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,” ungkap Opick.

Lebih lanjut, ia berharap agar forum diskusi tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan formalitas dalam memenuhi tahapan penyusunan peraturan daerah. Sebaliknya, hasil diskusi dan berbagai masukan yang disampaikan oleh peserta hendaknya benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Raperda hingga nantinya dapat ditetapkan menjadi produk hukum daerah.

Menurutnya, salah satu hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah bagaimana peraturan daerah tersebut nantinya mampu memberikan landasan bagi penyelenggaraan kelembagaan adat dan penerapan hukum adat di desa-desa se-Kabupaten Donggala.

Dengan adanya penguatan regulasi, masyarakat diharapkan memiliki kelembagaan adat yang jelas, memiliki kedudukan dan fungsi yang dapat dijalankan, serta mampu menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian berbagai persoalan sosial di lingkungannya. Hal tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan.

Ia juga menekankan bahwa kondisi masyarakat di Kabupaten Donggala memiliki keberagaman latar belakang sosial dan budaya. Karena itu, penyusunan Raperda Kelembagaan Adat perlu memperhatikan karakteristik, sejarah, nilai-nilai, serta praktik adat yang masih hidup dan berkembang di masing-masing wilayah.

Bagi pemuda pelestari budaya Dampelas, penguatan kelembagaan adat merupakan bagian penting dari keberlanjutan kebudayaan lokal. Pelestarian adat tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial atau pengenalan tradisi, tetapi juga membutuhkan dukungan kelembagaan dan regulasi yang memungkinkan nilai-nilai adat tetap hidup serta berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

Melalui forum tersebut, Opick bersama masyarakat Dampelas berharap DPRD Kabupaten Donggala dapat terus mengawal proses pengkajian dan pembentukan Raperda hingga menghasilkan regulasi yang tidak hanya memberikan pengakuan terhadap kelembagaan adat, tetapi juga mampu memperkuat fungsi dan peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat desa.

“Harapan kami, Raperda ini nantinya tidak hanya melahirkan pengakuan secara administratif terhadap kelembagaan adat, tetapi juga memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk menjaga ketertiban, menyelesaikan persoalan sosial, dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hidup di tengah masyarakat,” tutupnya.

Ia berharap inisiatif dan ruang partisipasi yang telah dibangun melalui forum tersebut dapat terus berlanjut hingga proses pembentukan peraturan daerah selesai. Dengan demikian, penguatan kelembagaan adat di Kabupaten Donggala tidak hanya menjadi agenda legislasi, tetapi juga menjadi kebutuhan bersama yang diperjuangkan oleh pemerintah, DPRD, masyarakat adat, dan generasi muda.*

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

864FansSuka
432PengikutMengikuti
466PengikutMengikuti
- Advertisement -spot_img

Latest Articles