AKTIVI.ID – Kepolisian Resor Bogor, Jawa Barat, menggagalkan keberangkatan 22 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap dua koordinator perekrutan berinisial FIK (37) dan STH (38).
Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan, seluruh korban merupakan laki-laki berusia sekitar 30 tahun ke atas yang berasal dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
“Korban berjumlah 22 orang, semuanya laki-laki dengan rentang usia sekitar 30 tahun ke atas,” kata Arfan dalam konferensi pers di Mapolres Bogor, Cibinong, Jumat (20/11/2026), dikutip dari CNN Indonesia.
Pengungkapan kasus bermula dari informasi yang diterima Satres PPA-PPO Polres Bogor pada 19 Oktober 2026. Hasil penyelidikan menemukan para korban dikumpulkan di sejumlah penginapan dan vila di Kabupaten Bogor, termasuk Kecamatan Tamansari.
Para korban awalnya ditawari pekerjaan di luar negeri melalui media sosial dan perantara, dengan iming-iming gaji tinggi. Sebagian dijanjikan pekerjaan di sektor konstruksi dan perkebunan. Namun, setelah tiba di Bogor, mereka diberitahu bahwa pekerjaan sebenarnya adalah menjadi tentara bayaran di Rusia.
Pelaku menjanjikan bayaran 10.000 dolar AS untuk penandatanganan kontrak satu tahun dan gaji 3.000 dolar AS per bulan. Korban juga mendapat fasilitas penginapan, transportasi, serta uang makan Rp50.000 per hari.
Arfan mengungkapkan, berdasarkan pengakuan tersangka, jaringan tersebut diduga telah memberangkatkan sekitar 200 orang ke Rusia melalui Thailand sebagai negara transit.
Kasat Res PPA-PPO Polres Bogor AKP Silfi Adi Putri menyebutkan, polisi menemukan komunikasi dengan sejumlah orang yang telah berada di Rusia dan bergabung menjadi tentara. Kepolisian masih mendalami identitas serta kondisi mereka.
Kedua tersangka memperoleh bayaran harian dan komisi hingga 600 dolar AS untuk setiap korban yang berhasil diberangkatkan. Polisi menyita paspor, tiket penerbangan, telepon genggam, percakapan WhatsApp, serta bukti transfer.
Keduanya dijerat UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Sementara itu, 22 korban akan dikoordinasikan dengan Disnaker Kabupaten Bogor untuk mendapatkan pelatihan keterampilan kerja. Polisi mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan luar negeri dengan gaji tinggi tanpa prosedur yang jelas.



