AKTIVI.ID-Sejumlah ketua umum partai politik di parlemen merespons pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berniat mundur.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan partainya pada posisi wait and see terhadap dinamika yang berkembang.
“Ya kita tunggu saja. Pokoknya kita tunggu saja apapun yang terjadi perkembangannya kita pada posisi menunggu,” ujar Cak Imin di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026) dikutip dari CNN Indonesia.
Cak Imin mengaku masih menunggu masukan dari fraksi di DPR. Ia juga mengatakan masih menunggu hasil konsolidasi antar-fraksi di DPR.
“Sikap partai tergantung DPR. Ketum tunggu masukan dari fraksi, kita tunggu konsolidasi antar fraksi,” ucap dia.
Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya juga masih terus mengamati perkembangan dinamika yang terjadi.
AHY menekankan bahwa Demokrat menghormati seluruh proses politik yang berjalan serta memastikan seluruh prosesnya akan berjalan secara konstitusional.
“Sedangkan teman-teman di Senayan juga sama, pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi. Dan tentunya Partai Demokrat juga ingin menjadi, ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik,” ujar AHY.
Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan apa yang disarankan oleh Presiden Prabowo terhadap Gibran haruslah dihormati.
Ia juga masih enggan berspekulasi perihal langkah-langkah ke depannya. “Namun pada prinsipnya kalau kita membaca berita, yang disampaikan oleh Pak Mensesneg apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres saya pikir sesuatu yang juga harus dihormati,” ujar Bahlil.
Kabar Gibran hendak mundur dari jabatannya disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi.
Prasetyo menyebut dalam pertemuan Gibran dengan Prabowo pada Selasa (10/11) pagi tadi, Gibran menyampaikan niatan tersebut.
Merespons itu, Prabowo disebut tak menolak permintaan itu. Bersamaan dengan itu, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA-nya yang selama ini dipersoalkan lewat PTUN.
Tak lama berselang, Gibran menggelar konferensi pers. Ia menyebut keputusannya untuk tetap bertarung di PTUN merupakan saran dari Prabowo.*
