Penulis: Dr. Moh Rizal Masdul, S.Pd.i., M.Pd / Akademisi Unismuh Palu
Pemandangan antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Tengah akhir-akhir ini seolah telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kendaraan mengular sejak pagi, sementara pengendara harus rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Di sejumlah SPBU, persoalannya bahkan lebih serius. Papan pemberitahuan yang menyatakan Pertalite habis menjadi pemandangan yang semakin sering ditemukan. Masyarakat yang telah mengantre pun terpaksa mencari SPBU lain dengan harapan masih mendapatkan BBM yang dibutuhkan.
Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin kebutuhan energi yang begitu vital bagi masyarakat justru sulit diperoleh secara mudah dan layak?
Fenomena tersebut terasa paradoks. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sejarah panjang sebagai negara penghasil minyak dan gas bumi. Namun, di tengah masyarakat, mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari justru menjadi persoalan yang harus dihadapi dengan antrean panjang.
Bagi sebagian orang, antrean satu hingga dua jam mungkin dianggap sebagai persoalan biasa. Tetapi bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kendaraan, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga.
Pengemudi ojek, pedagang, pekerja lapangan, petani, nelayan, hingga masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja dan beraktivitas, tentu merasakan dampaknya secara langsung. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, mengantar barang, mencari nafkah, atau mengurus keperluan keluarga, justru habis di SPBU.
Kerugian masyarakat bukan hanya soal biaya. Ada biaya sosial berupa waktu yang terbuang, pekerjaan yang tertunda, produktivitas yang menurun, bahkan potensi pendapatan yang hilang.
Karena itu, antrean panjang BBM tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan teknis distribusi. Ini menyangkut pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bersama pihak-pihak terkait perlu memastikan perhitungan kebutuhan BBM dilakukan secara cermat untuk setiap daerah. Kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tengah tentu tidak selalu sama dengan daerah lain. Karena itu, distribusi dan kuota harus benar-benar mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Jika kebutuhan suatu daerah dapat dihitung secara akurat, maka pasokan yang dikirimkan pun semestinya dapat disesuaikan. Jangan sampai masyarakat harus berhadapan dengan antrean panjang hanya karena pasokan tidak sebanding dengan kebutuhan.
Pemerintah juga perlu memiliki sistem pemantauan distribusi BBM yang lebih responsif. Ketika terjadi peningkatan permintaan atau pasokan mulai menipis di suatu wilayah, langkah antisipasi harus segera dilakukan. Jangan menunggu sampai antrean mengular dan masyarakat mulai mengeluh baru kemudian persoalan ditangani.
Kita tentu memahami bahwa pengelolaan BBM bersubsidi memiliki banyak persoalan, mulai dari keterbatasan kuota, distribusi, pengawasan hingga potensi penyalahgunaan. Namun, kompleksitas persoalan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan masyarakat terus-menerus menjadi pihak yang paling dirugikan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya terletak pada aturan yang dibuat, tetapi pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan kemudahan bagi masyarakat.
Antrean panjang di SPBU seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem distribusi dan ketersediaan BBM. Jangan sampai antrean yang mengular justru dianggap sebagai pemandangan biasa.
Lebih jauh lagi, jangan sampai antrean panjang masyarakat berubah menjadi tontonan yang mengasyikkan bagi para pejabat pengambil kebijakan. Masyarakat tidak membutuhkan tontonan, apalagi sekadar penjelasan. Mereka membutuhkan BBM yang tersedia, distribusi yang tepat, dan pelayanan yang tidak mengorbankan waktu serta pekerjaan mereka.
Sebab, di balik setiap kendaraan yang mengantre, ada manusia yang sedang mengejar waktu, ada pekerjaan yang menunggu, ada keluarga yang membutuhkan penghasilan, dan ada kehidupan yang terus berjalan.
Jangan biarkan rakyat terlalu lama menunggu.!!!!
