AKTIVI.ID-Sebanyak delapan fraksi di DPR disebut telah sepakat akan menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik ijazah SMA Wapres Gibran pada Selasa (10/11/2026).
Hal ini menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah dan surat penyetaraan pendidikan SMAnya.
Dari mulai mengikuti pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto hingga niatan menempuh langkah hukum, berikutadalah perkembangan terbaru dari dinamika isu mundurnya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Pertemuan Prabowo-Gibran
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya pertemuan antara Gibran dan Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11) pagi.
Dalam pertemuan yang disebut berlangsung selama 2.5 jam ini, Prasetyo mengatakan Gibran sempat menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari posisi Wapres.
“Dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Pras kepada wartawan sebagaimaan dikutip dari CNN Indonesia.
Terkait niatan tersebut, Pras menegaskan bahwa Prabowo tidak menolak niat Gibran untuk mundur. Namun, Mensesneg satu ini juga menyebut adanya saran-saran yang diberikan Prabowo kepada wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Dalam diskusi, Presiden banyak berikan saran-saran,” terang Pras.
Wapres Gibran kemudian dikabarkan menyampaikan permohonannya untuk diberi kesempatan dalam membuktikan keabsahan dokumen yang ia miliki melalui proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran Buka Suara
Gibran terlihat masih menjalani kegiatan sebagai Wakil Presiden RI. Pada Selasa (10/11), ia masihmendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara, Jakarta.
Gibran juga sempat memberikan responsnya terkait isu bahwa ia mundur dari posisi Wapres.
Ia tak secara gamblang mengatakan niatnya untuk mundur. Namun, Gibran menyebut dirinya menghormati seluruh kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika politik yang terjadi, khususnya terkait polemik ijazahnya.
“Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” kata Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11).
Menteri Yusril Ikut Buka Suara
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pun memberikan pandangannya terkait langkah hukum yang dilaporkan akan ditempuh oleh Wapres Gibran soal keabsahan ijazahnya.
Ia menyebut tak ada gunanya bagi Wapres Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya tersebut melalui proses PTUN. Hal ini dikarenakan, menurutnya, putusan MK dan MA sudah final dan mengikat.
“Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Yusril kemudian menjelaskan bahwa yang menjadi Tergugat dalam putusan MA ialah Dirjen Kemendikdasmen. Oleh karena itu, Gibran tidak bisa mengajukan banding karena tidak maju sebagai pihak Tergugat Intervensi.
“Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final,” katanya.
Ia juga menyinggung terkait perkara di PTUN yang berpotensi dihentikan karena objek yang menjadi sengketa, yakni suket Gibran, sudah tidak ada lagi.
“Dalam perkara eh Bu Mercy, eh Pak Denny Indrayana, beliau mengajukan sebagai pihak Tergugat Intervensi, bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah diupload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi,” jelas Yusril.
