AKTIVI.ID-JAKARTA-Garuda Asta Cita Nusantara (GAN) mendukung wacana Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang digulirkan Presiden RI, Prabowo Subianto, beberapa waktu lalu. Menurut GAN Langkah ini dianggap mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mengatasi berbagai dampak negatif yang muncul dari Pilkada langsung.
Hal itu disampaikan Ketua Umum GAN, Burhanuddin, melalui pernyataan tertulisnya pada Kamis (26/12/2024).
Burhanuddin mengakui bahwa meskipun Pilkada langsung telah membawa harapan baru bagi demokrasi Indonesia, pelaksanaannya menunjukkan banyak kelemahan. Salah satu yang paling mencolok adalah maraknya praktik politik uang.
“Kami melihat bahwa Pilkada langsung telah berubah menjadi arena investasi politik. Para kontestan rela mengeluarkan biaya besar untuk membeli suara, dan setelah terpilih, mereka berupaya mengembalikan modal dengan cara-cara yang sering kali melanggar hukum,” ujar Burhanuddin.
Untuk menguatkan pernyataannya, Burhanuddin memaparkan data yang menunjukkan dampak negatif Pilkada langsung. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode 2004-2024, sebanyak 167 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Pada Pilkada 2024, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa ada 138 kandidat bermasalah yang terindikasi pernah atau sedang terlibat kasus korupsi.
“Selama 20 tahun pelaksanaan Pilkada langsung, setidaknya 167 kepala daerah terlibat kasus korupsi, dan pada Pilkada 2024, ICW mencatat 138 calon bermasalah. Fakta ini menunjukkan bahwa Pilkada langsung tidak hanya gagal membawa manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga memperburuk kualitas pelayanan publik,” lanjutnya.
Burhanuddin berharap, Pilkada melalui DPRD dapat mengurangi biaya politik yang tinggi akibat praktik money politic, sehingga mencegah kepala daerah terpilih dari korupsi untuk menutupi biaya kampanye. Selain itu, mekanisme ini memungkinkan terpilihnya pemimpin yang lebih profesional dan berintegritas.
“Dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD, tidak ada lagi serangan fajar yang merusak moral masyarakat. Tindak korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat politik berbiaya tinggi dapat ditekan secara signifikan,” tegas Burhanuddin.
Dalam rangka mendukung percepatan implementasi wacana ini, Sekjen GAN Erlambang Trisakti mengungkapkan pihaknya telah menyusun sejumlah rencana aksi strategis, seperti mengadakan dialog dengan pemangku kepentingan, FGD dengan tokoh pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil pada Januari 2025, menyusun laporan untuk Presiden RI dan menteri terkait, mendorong revisi regulasi dalam Prolegnas, serta mensosialisasikan urgensi perubahan ini secara masif.
Erlambang menambahkan bahwa wacana Pilkada melalui DPRD bukanlah langkah mundur dalam demokrasi, melainkan upaya menciptakan sistem yang lebih sehat dan efektif.
“Perubahan ini adalah momentum bagi pemerintah untuk menghadirkan pemimpin daerah yang bermoral, berintegritas, dan bebas dari budaya koruptif,” tegas Erlambang.
GAN berharap pemerintah dapat segera merealisasikan wacana ini melalui langkah konkret dan regulasi yang mendukung. Perubahan ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah serta meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia.**
