AKTIVI.ID– Akademisi Unismuh Palu, Dr. Moh Rizal Masdul berharap kepada pemerintah daerah tidak terlalu gegabah menaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, hal itu hanya menambah beban masyarakat.
Jikapun harus naik atas pertimbangan perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak semestinya melambung tinggi hingga 1.000 persen, sebagaimana yang dialami oleh sejumlah daerah di Kota Palu.
Alasan apapun menaikannya harus mempertimbangan dari sisi kemanusiaan di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat. “Belum selesai mahalnya harga beras, kini masyarakat kembali dibebani dengan tingginya pembayaran PBB, pemerintah harus peka melihat kondisi masyarakat,”sebut Rizal.
Keluhan dan jeritan hati masyarakat harus diperhatikan, reaksi kecil masyarakat itu bisa berdampak besar jika diabaikan oleh pemerintah. “Kita bisa melihat contoh seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, itu hanya 250 persen. Karena kesombongan dan arongansi seorang pemimpin, tidak mau mendengar suara masyarakat kecil, kini mambawa dirinya ke arah pemakzulan,”ujar Rizal.
Hal itu sebut Rizal harus menjadi contoh bagi semua kepala daerah, jangan terlalu arogan membuat aturan tanpa mempertimbangkan kondisi rill masyarakat. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak perlu memberikan beban yang terlalu berat kepada masyarakat. Karena masih banyak cara lain yang bisa dilakukan tanpa harus terlalu membebani masyarakat.
“Saran saya pertimbangkan kembali, jangan terlalu tinggi, itu terlalu membenani masyarakat, pemimpin itu sejatinya hadir untuk mengurangi beban rakyat, bukan menambah beban rakyat,”pesan Rizal.*
