AKTIVI.ID — Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, melakukan audiensi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025). Dalam pertemuan ini, Kepala BNN RI didampingi oleh Sekretaris Utama BNN RI, Tantan Sulistyana, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan BNN.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi BNN untuk menyampaikan rencana strategis jangka menengah tahun 2025–2029 yang mengusung tajuk “Bersih Narkoba untuk SDM Unggul Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Paparan disampaikan langsung oleh Sekretaris Utama BNN RI, Tantan Sulistyana, yang menekankan bahwa strategi ini dirancang untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sehat, dan terbebas dari pengaruh narkoba.
“Indonesia tidak akan mampu mencapai visi Indonesia Emas 2045 tanpa SDM yang sehat dan berkualitas. Karena itu, pemberantasan narkoba adalah prasyarat utama dalam pembangunan manusia,” tegas Tantan dalam paparannya.
Ia juga menguraikan situasi terkini terkait ancaman narkoba yang semakin kompleks. Menurutnya, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, sejalan dengan meningkatnya peredaran gelap narkotika secara global. Dalam menghadapi hal ini, BNN RI telah merancang sejumlah kebijakan dan strategi yang meliputi penguatan kerja sama antarinstansi, peningkatan kapasitas intelijen P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), penguatan pengawasan di wilayah pesisir dan perbatasan negara, hingga kerja sama dengan negara-negara perbatasan.
Tantan juga menyinggung pentingnya penguatan sumber daya dan infrastruktur pendukung, mengingat BNN selama ini masih menghadapi berbagai tantangan internal. “Kami masih terkendala oleh keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta alokasi anggaran. Oleh karena itu, dalam strategi 2025–2029, fokus utama kami adalah memperkuat kapasitas kelembagaan secara menyeluruh,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, perhatian khusus tertuju pada potensi nilai transaksi narkoba ilegal yang diperkirakan mencapai Rp 524 triliun per tahun. Angka ini disampaikan oleh Penasihat Menteri PPN, M. Noor Marzuki, yang menyebut jumlah tersebut sangat fantastis jika dibandingkan dengan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 yang hanya sekitar Rp 71 triliun.
“Bayangkan, negara membutuhkan Rp 71 triliun untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Tapi di saat yang sama, ada perputaran uang haram Rp 524 triliun setiap tahun dari peredaran narkoba yang justru menghancurkan masa depan anak-anak kita,” ujar Marzuki dengan nada prihatin.
Menanggapi hal itu, Menteri PPN Rachmat Pambudy menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis BNN. Ia menegaskan bahwa persoalan narkoba harus ditangani secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.
“Narkoba adalah ancaman serius bagi keberlangsungan bangsa. Kami di Bappenas siap bersinergi dengan BNN untuk memastikan dukungan anggaran, penguatan kelembagaan, serta peningkatan infrastruktur dan sumber daya dalam pelaksanaan strategi P4GN,” ujar Menteri Rachmat.
Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen dan perhatian yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas terhadap upaya pemberantasan narkoba. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut akan memperkuat langkah-langkah BNN dalam menjalankan mandatnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri PPN dan seluruh jajaran atas dukungan yang luar biasa ini. Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras, bersinergi, dan berinovasi dalam mendukung program-program Presiden RI, demi menciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba,” ujar Marthinus.*
