AKTIVI.ID-Universitas Tadulako (Untad) terus berkomitmen melakukan pembenahan internal, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Untad, Dr. sc. Agr. Ir. Aiyen Tjoa, M.Sc., pada acara diskusi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, pada hari Jumat (13/2/2026) yang juga dihadiri jajaran dekan di lingkungan Untad.
Dalam sambutan pengantarnya, Dr. Aiyen Tjoa menekankan bahwa publikasi bukan sekadar pemenuhan administrasi akademik, melainkan harus memiliki daya guna.
“Sama seperti universitas lain, Universitas Tadulako terus memperbaiki diri terutama dalam hal publikasi berdampak. Peran dosen dan mahasiswa sangat penting untuk mengenal masalah sekaligus kenal dengan solusi,” tuturnya.
Semangat perbaikan ini sejalan dengan agenda kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si. ke Universitas Tadulako. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Nunung memberikan paparan mendalam mengenai visi besar pemerintah dalam melakukan transformasi sosial.
Prof. Nunung memaparkan materi bertajuk “Pemberdayaan sebagai Implementasi Inpres 8/2025”. Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan pergeseran paradigma (shifting paradigm) dari yang semula berfokus berat pada perlindungan sosial (social protection heavy) menjadi lebih menitikberatkan pada pemberdayaan (empowerment heavy).
“Tugas utama kami adalah melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat untuk mencapai target penghapusan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja,” jelas Prof. Nunung dalam paparannya.
Pertemuan ini juga membahas peluang strategis Universitas Tadulako sebagai knowledge partner bagi pemerintah. Sebagai perguruan tinggi terbesar di Sulawesi Tengah, Untad diharapkan berperan aktif dalam desain, evaluasi, hingga pengembangan model percontohan (pilot model) kebijakan pemberdayaan di wilayah tersebut.*
