AKTIVI.ID-Yayasan Sikola Mombine mengecam keras dugaan kekerasan verbal yang dialami oleh Amri (16), anak di bawah umur asal Desa Beko/Awo, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una. Dugaan kekerasan tersebut ditengarai menjadi penyebab utama hingga korban mengakhiri hidupnya sendiri.
Peristiwa memilukan ini bermula dari tuduhan pencurian uang sebesar Rp500.000 yang dilontarkan secara terbuka oleh oknum Sekretaris Desa (Sekdes) berinisial SM. Tuduhan itu dilayangkan tanpa dasar bukti yang jelas dan dinilai menyudutkan korban secara sosial. Dalam waktu hanya lima hari sejak pernyataan tersebut, korban ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri.
“Kami sangat prihatin dan marah. Peristiwa ini mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi anak-anak dari kekerasan psikis dan stigma sosial,” ujar Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine, Nur Safitri Lasibani, dalam siaran pers tertulis yang diterima redaksi, Kamis (17/7/2025).
Menurut keluarga korban, Amri mengalami tekanan mental berat pasca-tuduhan tersebut. Dampaknya sangat memengaruhi kondisi psikis korban yang masih tergolong usia rentan. Yayasan Sikola Mombine menilai tindakan yang dilakukan oleh SM tidak hanya mencoreng martabat anak, tapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
“Dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap perbuatan terhadap anak yang menimbulkan penderitaan psikis, termasuk tuduhan palsu dan perlakuan merendahkan, adalah bentuk kekerasan,” tegas pernyataan tersebut.
Desakan kepada Pemda dan Penegak Hukum
Dalam pernyataan resminya, Yayasan Sikola Mombine menyampaikan lima desakan penting kepada berbagai pemangku kepentingan:
Bupati dan Pemda Tojo Una-Una diminta memberikan perhatian penuh atas kasus ini dan menjamin hak-hak keluarga korban, termasuk akses terhadap bantuan hukum gratis sesuai Perda Bantuan Hukum bagi Warga Miskin serta layanan pemulihan psikososial bagi keluarga yang ditinggalkan.
Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas PMD diminta segera memberikan sanksi administratif terhadap oknum Sekdes berinisial SM. Selain itu, DPRD Kabupaten Tojo Una-una didorong untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PMD terkait tindakan aparatur desa yang berada di bawah pembinaan langsung instansi tersebut.
Kapolres Tojo Una-Una didesak untuk memberi atensi serius dalam penanganan kasus ini secara profesional, cepat, dan berpihak pada korban. Yayasan meminta agar penanganan tidak berhenti pada tahap wawancara semata, namun dilanjutkan dengan proses penyelidikan menyeluruh berperspektif perlindungan anak.
UPT PPA Provinsi Sulawesi Tengah diminta untuk segera melakukan intervensi nyata melalui pendampingan hukum dan dukungan psikososial kepada keluarga korban, serta mengawal proses hukum hingga tuntas.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) didorong agar memberi perhatian maksimal dan mendukung proses hukum yang adil. Yayasan menekankan pentingnya kasus ini menjadi perhatian nasional, terutama dalam konteks perlindungan anak-anak dari kelompok rentan secara sosial dan ekonomi.
Kekerasan Sistemik di Komunitas
Yayasan Sikola Mombine juga menyoroti bahwa peristiwa ini bukan sekadar tragedi individu, melainkan bagian dari kekerasan sistemik yang dibiarkan terjadi di lingkungan komunitas.
“Menyebut ini hanya sebagai ‘musibah’ adalah bentuk pembiaran. Ini kekerasan verbal sistemik yang dilakukan oleh aparatur desa dan harus dihentikan,” tegas Nur Safitri.
Nur Safitri menegaskan, tidak boleh ada lagi anak yang kehilangan nyawa hanya karena diamnya masyarakat dan pembiaran oleh otoritas. Seluruh aparat dan elemen masyarakat didorong untuk berhenti menormalisasi kekerasan verbal, intimidasi, serta penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak.
“Setiap anak berhak hidup dalam lingkungan aman, bebas dari kekerasan, dan tumbuh dengan martabat. Keadilan untuk Amri adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Nur Safitri. *
