AKTIVI.ID– Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-74 Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) yang jatuh pada 31 Maret 2026 menjadi momentum bagi organisasi profesi guru tersebut untuk kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.
Ketua Pimpinan Wilayah (PW) PERGUNU Sulawesi Tengah, Nasaruddin Abd. Kadir, S.Ag., M.Si, mengatakan bahwa peringatan Harlah PERGUNU tidak semata-mata menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan harus dimaknai sebagai refleksi sekaligus penguatan komitmen dalam mendorong kemajuan pendidikan nasional.
“Di usia PERGUNU yang ke-74 ini, peringatan harlah tentu tidak sekadar seremoni tahunan yang diperingati setiap tahun. Momentum ini harus menjadi penguat komitmen kita dalam mendorong perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi berbagai capaian yang telah dilakukan pemerintah dalam sektor pendidikan, baik melalui perbaikan regulasi yang semakin berpihak pada penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, hingga perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, termasuk bagi guru, tenaga kependidikan, maupun peserta didik di berbagai jenjang pendidikan.
“Kita tentu memberikan apresiasi atas berbagai keberhasilan pemerintah di bidang pendidikan, mulai dari perbaikan regulasi, peningkatan kualitas SDM pendidik, perbaikan sarana prasarana belajar, hingga upaya peningkatan kesejahteraan guru. Ini menjadi kabar menggembirakan bagi dunia pendidikan,” katanya.
Meski demikian, Nasaruddin menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi tantangan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah kesenjangan antara kualitas pendidikan di wilayah perkotaan dengan daerah pedesaan atau wilayah pinggiran.
Selain itu, distribusi guru yang belum merata juga dinilai masih menjadi persoalan yang berdampak pada optimalisasi proses pembelajaran bagi peserta didik.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai problem yang masih terjadi, seperti kesenjangan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan, serta distribusi guru yang belum merata. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran bagi peserta didik,” jelasnya.
Ia juga menyoroti persoalan kesejahteraan guru, khususnya nasib guru honorer di madrasah yang hingga kini belum memperoleh kepastian status kepegawaian.
Menurutnya, banyak guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun bahkan lebih dari satu dekade, namun hingga saat ini belum memiliki kepastian untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Masalah kesejahteraan guru masih menjadi persoalan besar, terutama bagi guru honorer di madrasah yang sudah mengabdi cukup lama, bahkan belasan tahun. Namun hingga kini mereka belum mendapatkan kepastian terkait status kepegawaian mereka,” ungkapnya.
Di Sulawesi Tengah sendiri, Nasaruddin mengakui bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan sektor pendidikan, salah satunya melalui program Berani Cerdas yang memperbesar alokasi anggaran pendidikan.
Namun demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, seperti masih adanya kasus anak putus sekolah serta anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan.
“Kita masih menjumpai anak-anak yang putus sekolah, bahkan ada anak usia sekolah yang belum bisa mengenyam pendidikan karena berbagai hambatan, seperti jarak sekolah yang jauh di wilayah pelosok serta keterbatasan akses informasi bagi orang tua,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi gambaran bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama oleh seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan.
Oleh karena itu, melalui momentum peringatan Harlah ke-74 PERGUNU tahun 2026, pihaknya menegaskan komitmen organisasi untuk terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah di semua tingkatan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan yang masih dihadapi saat ini.
“PERGUNU akan terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan semua pihak, khususnya pemerintah, guna mencari solusi atas berbagai persoalan pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Karena itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh masyarakat tidak boleh dikompromikan dan harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai amanat konstitusi. Karena itu, pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar,” tegasnya.
