AKTIVI.ID-Akademisi dan pengamat pendidikan, Dr. Moh Rizal Masdul, angkat bicara terkait kondisi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral dalam beberapa hari terakhir.
Sorotan publik mencuat setelah menu MBG yang disajikan di sejumlah sekolah dinilai tidak layak. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Palu, tetapi juga dilaporkan di beberapa daerah lain, termasuk di SDN 17 Biau, Kabupaten Buol. Menu yang diberikan kepada siswa disebut hanya terdiri dari tiga buah pisang, satu bungkus roti, dan satu butir telur.
Rizal menilai komposisi makanan tersebut sangat jauh dari standar kepantasan untuk dikonsumsi anak-anak usia sekolah. Ia menyebut, menu seperti itu tidak mencerminkan semangat awal peluncuran program MBG yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kualitas gizi masyarakat.
Menurutnya, sejak awal program ini dirancang untuk membantu mengatasi persoalan stunting dan malnutrisi, khususnya pada anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Selain itu, program MBG diharapkan mampu mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
“Dengan melihat kondisi menu yang disajikan saat ini, tidak salah jika sebagian masyarakat menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mengabaikan tujuan utama program tersebut dan lebih condong pada orientasi ekonomi atau bisnis,” ujar Rizal, Ahad (1/3/2026).
Ia menilai, penyedia menu seharusnya tidak semata-mata mempertimbangkan efisiensi anggaran, melainkan tetap memprioritaskan kualitas dan kelayakan gizi bagi anak-anak. Rizal juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan budaya dan pola konsumsi masyarakat setempat, selama tetap memenuhi standar kebutuhan gizi.
“Anak-anak hanya diberi tiga pisang, satu telur, dan satu roti. Ini terlalu condong ke pertimbangan ekonomi dan mengabaikan kepentingan anak-anak,” tegasnya.
Secara ekonomis, Rizal memperkirakan nilai menu tersebut jika dikalkulasikan tidak mencapai Rp10 ribu. Ia pun mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program tersebut.
“Saya kira memberi anak-anak makan tiga pisang agar kenyang itu tidak layak. Jika memang harganya tidak sampai Rp10 ribu, perlu ada penjelasan terbuka. Jangan sampai ada dugaan penyimpangan,” katanya.
Rizal juga mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat tidak mengedepankan keuntungan semata dalam pelaksanaan program sosial yang menyangkut kebutuhan dasar anak-anak.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dapat melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan. Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara tujuan program dan implementasinya.
“Jika memang menu yang disajikan nilainya tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Jangan sampai ada praktik yang merugikan hak anak-anak,” sarannya.*
