AKTIVI.ID– Gedung, sarana, distribusi guru, dan tingkat kesejahteraan guru hingga kini masih menjadi persoalan klasik di lingkungan pendidikan Islam di Sulawesi Tengah.
Hal itu terungkap pada Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) dengan tema “Mengurai Proplematika Pendidikan Islam di Sulawesi Tengah”, digagas oleh Pimpinan Wilayah (PW) Persatuan Guru Nahdatul Ulama (Pergunu) Sulawesi Tengah (Sulteng), di salah satu café di Kota Palu, Sabtu (9/8/2025).
Hadir dalam diskusi itu Plt Kanwil Kemenag Sulteng H. Muchlis, S.Ag., M.Pd, Kabid Madrah Syamsu Nursi, S.Pd.I, M.M, Warek III UIN Datokarama Palu Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prof. Dr. Saepudin Mashuri S.Ag, M.Pd.i, Akademisi Dr. Arifuddin, sejumlah kepala madrasah, dan pimpinan Banom NU.
Plt Kanwil Kemenag mengatakan status pengelolaan lembaga pendidikan di kementerian pendidikan berbanding terbalik dengan kementerian agama, kementerian pendidikan lebih banyak negeri dari pada swasta, sementara di kementerian agama lebih banyak swasta dari pada negeri, bahkan 90 persen adalah swasta.
Kondisi tersebut membawa konsekuensi, terutama dalam hal pembiayaan, berimbas pada ketersediaan sarana prasarana, bahkan ada yang belum memiliki gedung permanen. Sementara dalam kebijakan pemerintah saat ini bantuan sarana prasarana untuk swasta sangat terbatas.
Akibatnya lembaga pendidikan Islam swasta harus bisa mandiri. Jangankan gedung, meja dan kursi saja harus bisa disediakan secara mandiri. Belum lagi berbicara terkait tenaga pendidik dan kependidikan sangat terbatas. “Guru merangkap lebih dari satu mata pelajaran. Demikian juga guru pendidikan mata pelajaran Islam di sekolah umum terkadang tidak ada, karena tidak punya dana untuk gaji,”sebut H. Muchlis mengurai kondisi pendidikan Islam di Sulawesi Tengah.
Sebenarnya, dengan kehadiran Dana Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah sangat membantu Madrasah Swasta, bantuan pemerintah itu sangat membantu untuk membiayai gaji guru namun tentu sangat terbatas, mengingat dana BOS itu harus membiayai lebih dari satu item, jumlahnyapun sesui dengan jumlah peserta didik.
Selain itu sebut H. Muchlis, banyak yayasan yang menaungi lembaga pendidikan Islam yang tidak berperan dalam hal pendanaan, kebanyakan yang berperan adalah kepala Madrasahnya yang harus berpikira mencari dana. “Sebenarnya ini adalah peran yayasan, kepala sekolah harus fokus pada akademik,”sebutnya.
Singkronisasi data antara pihak kemenag dan dinas pendidikan, juga masih menjadi persoalan yang mesti diurai. Saat ini banyak tercatat data siswa putus sekolah, kondisi tersebut tidak sesuai dengan kondisi lapangan, karena masuk di madrasah, hanya saja tidak terdata di dinas pendidikan.
Dr. H. Faisal Attamimi menegaskan jika dikotomi lembaga pendidikan negeri dan swasta semestinya tidak ada, mengingat di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dikotomi itu tidak ada. “Negara harus memperlakukan sama lembaga pendidikan negeri dan swasta,”tegasnya.
Syamsu Nursi menambahkan, jika kebijakan Kanwil Kemenag Sulteng sangat terbatas dalam hal penyelesaian proplematikan yang ada di madrasah, namun Kenwil Kemenag Sulteng memastikan diri masih terus berupaya mengusulkan agar guru-guru di madrasah swasta dapat diangkat menjadi PPPK dan kembali di tempatkan madrasah awal. Karena melalui kebijakan ini sangat membantu madrasah swasta dalam hal pembiayaan gaji guru. “Namun sekali lagi ini berkaitan dengan kebijkan DPR RI dan Mempan RB,”urainya.
Dr. Arifuddin mengusulkan agar Pergunu Sulteng menjembatani antara pemerintah daerah dan Kemenag yang ada di daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut, mengingat madrasah swasta memiliki peran yang tidak kurang dari madrasah negeri, yakni sama-sama mencerdaskan anak bangsa, menyiapkan Indonesia generasi Emas 2045.
Selain itu, Pergunu Sulteng juga diharapkan agar dapat mengidentifikasi guru-guru madrasah berbasis NU untuk dikawal peningkatan kompetesinya. Mengingat kompetensi seorang guru sangat berkolerasi dengan lulusan madrasah.
Ketua PW Pergunu Sulteng, Nasaruddin Abd. Kadir, S.Ag., M.Si mengucapkan terimakasih atas partisipasi para narasumber dan peserta dalam kegiatan Ngopi tersebut, dan memastikan kegiatan seperti ini akan terus dilakukan untuk mengurai proplematika yang ada di pendidikan Islam. “Terimaksih atas partisipasi bapak ibu semua, semoga ini akan menjadi ladang pahala dan silaturahmi bagi kita semua, sekaligus mengurai setiap permasalahan di pendidikan Islam di daerah kita Sulawesi Tengah, setiap poin dan saran akan ditindak lanjuti,”sebut Nasaruddin.*
