Oleh: Prof. Slamet Riadi Cante (* Penulis: Dosen Fisip Untad bidang ilmu Kebijakan Publik )
KEPEMIMPINAN Gubernur Sulawesi Tengah, pasangan Anwar Hafied dan Reny Lamajido membawa angin segar bagi masyarakat Sulteng melalui visi strategis dengan program “Sembilan Berani” yang diusung bukan sekadar janji kampanye, melainkan sebuah kontrak sosial yang menuntut perombakan fundamental pada tubuh birokrasi pemerintahan Namun, pertanyaan krusialnya adalah: sejauh mana mesin birokrasi pemerintah memiliki kesiapan untuk mengonversi visi politik tersebut menjadi realitas pelayanan publik dan kesejahteraan, yang dapat dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok Bumi Tadulako?
Birokrasi pemerintah diharapkan sebagai Mesin Penggerak, terhadap Visi “Sembilan Program Berani”—yang mencakup antara lain sektor pendidikan gratis (Berani Cerdas), kesehatan gratis (Berani Sehat), hingga infrastruktur (Berani Lancar) —Program tersebut membutuhkan birokrasi yang lincah (agile). Salah satu tantangannya adalah sinkronisasi regulasi. Misalnya bagaimana Program pendidikan dan kesehatan gratis memerlukan dasar hukum yang kuat agar tidak berbenturan dengan aturan fiskal pusat.
Selain itu kesiapan jajaran ASN untuk melakukan inovasi kebijakan tanpa melanggar tata kelola keuangan negara .
Digitalisasi: Tulang Punggung Efisiensi
Dalam era digital, implementasi Sembilan Program Berani mustahil berjalan optimal tanpa dukungan teknologi informasi. Keberanian untuk melakukan digitalisasi birokrasi bukan hanya soal pengadaan aplikasi, melainkan integrasi data. Misalnya, untuk mensukseskan program “Berani Berantas Kemiskinan”, diperlukan Single Identity Number yang akurat agar bantuan tidak salah sasaran.
Birokrasi Sulteng ditantang untuk meruntuhkan “ego sektoral” antar-dinas dan mulai membangun ekosistem data yang transparan dan akuntabel.
Tantangan Budaya Kerja dan Kapasitas SDM
Kesiapan teknis seringkali terganjal oleh hambatan kultural. Resistensi terhadap perubahan pola kerja manual ke digital masih menjadi momok di beberapa instansi.
Anwar-Reny memerlukan tim birokrasi yang memiliki mentalitas pelayan, bukan penguasa. Tantangan nyata bagi pemerintah provinsi ke depan adalah melakukan reskilling dan upskilling bagi ASN di daerah, untuk memastikan bahwa standar pelayanan memiliki kualitas yang sama di seluruh kabupaten kota.
Kepemimpinan Kolaboratif
Implementasi sembilan program ini memerlukan gaya kepemimpinan yang kolaboratif. Birokrasi tidak boleh lagi bekerja dalam sekat-sekat sempit. Kesiapan birokrasi diuji dari kemampuannya menjalin kemitraan dengan sektor swasta (Pemerintah-Swasta) dan masyarakat sipil.
Tanpa kolaborasi, beban anggaran daerah (APBD) akan terlalu berat untuk menanggung seluruh program tersebut.
Dari Visi Menuju Aksi
“Sembilan Program Berani” adalah sebuah harapan besar bagi kemajuan Sulawesi Tengah. Namun, efektivitas kepemimpinan Anwar Hafid dan Reny Lamajido sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen birokrasi pemerintah.
Keberanian pemimpin harus dibarengi dengan kompetensi birokrat. Jika birokrasi pemerintah Sulteng mampu menjawab tantangan digitalisasi, memangkas inefisiensi, dan mengubah budaya kerja menjadi lebih proaktif, maka dapat diyakini bahwa optisme Sembilan Program Berani akan tercatat sebagai tonggak sejarah baru terhadap transformasi Sulawesi Tengah.
Sebaliknya, tanpa kesiapan birokrasi, visi besar ini hanya akan menjadi dokumen indah di atas meja kerja. Untuk itu, kini saatnya birokrasi pemerintahan Sulteng harus dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar “Berani” untuk berubah. Semoga.
