AKTIVI.ID-Usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk komoditas emas di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) memicu polemik dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Penolakan tersebut mencuat dalam aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa sebagai bentuk protes terhadap rencana pengembangan tambang emas di sejumlah titik wilayah Parimo.
Selama ini, aktivitas pertambangan emas dinilai telah membawa dampak terhadap kerusakan lingkungan. Sejumlah lahan persawahan warga dilaporkan terdampak lumpur, sementara air sungai di beberapa wilayah berubah keruh dan tidak layak dikonsumsi oleh hewan ternak. Kondisi ini, menurut warga, terjadi akibat aktivitas tambang emas yang terus berlangsung di daerah tersebut.
Koordinator lapangan aksi dari Forum Mahasiswa Kabupaten Parigi Moutong Menggugat (FMKPM), Talib, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap usulan penetapan WPR maupun Wilayah Pertambangan (WP). Ia menegaskan bahwa Parimo merupakan salah satu lumbung pangan di Sulawesi Tengah sehingga kebijakan terkait tambang harus mempertimbangkan keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan.
“Parimo adalah daerah lumbung pangan. Jangan sampai kebijakan tambang justru merugikan para petani dan nelayan,” tegas Talib sebagaimana rilis yang diterima redaksi, Kamis (20/11/2025).
Selain evaluasi usulan tambang, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk fokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperbaiki infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Parimo.
Talib juga mengajak seluruh pihak mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan swasembada pangan yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Ia berharap Parimo ke depan dapat benar-benar menjadi lumbung pangan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat di Sulawesi Tengah.
“Dengan mendukung swasembada pangan, kita bisa menjadikan Parimo sebagai lumbung pangan yang kuat dan berdaya bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Aksi penolakan ini menjadi penanda bahwa polemik usulan WPR emas di Parimo masih terus bergulir, menunggu langkah evaluasi dan keputusan pemerintah daerah terhadap masa depan tata kelola sumber daya alam di wilayah tersebut.*
