AKTIVI.ID– Kementerian Lingkungan Hidup melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Sekretariat Utama, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut pemantauan pengelolaan sampah di daerah, sekaligus forum pemaparan hasil verifikasi lapangan serta identifikasi potensi pengembangan teknologi persampahan.
Rakor ini menghadirkan seluruh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota se Sulawesi Tengah, dilaksanakan Rabu (17/9/2025) membahas peluang kerja sama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang pengelolaan sampah, serta ekspose strategi pencapaian Adipura Kencana untuk Kota Palu.
Hadir dalam kegiatan itu Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lingkungan, Erik Teguh Primiantoro, bersama Plh. Kepala Pusat PSILH KLH-BPLH, Yayuk Siswayanti. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, didampingi Sekretaris Daerah, Irmayanti Pettalolo, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, Mohammad Arif Lamakarate.
Dalam pemaparannya, Wakil Wali Kota Palu menyampaikan berbagai progres yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meraih target Adipura Kencana 2025. Upaya tersebut mencakup pembenahan infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta dukungan pembiayaan.
“Beberapa inovasi yang kami lakukan antara lain pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dan komunitas, dengan target 50 persen dari total timbunan sampah Kota Palu. Selain itu, kami juga memaksimalkan cakupan pelayanan persampahan,” ujar Imelda.
Ia menambahkan, langkah ini diharapkan mampu menekan volume sampah sesuai target Jakstrada, yakni 30 persen pengurangan dan 70 persen penanganan.
Sementara itu, Kepala DLH Kota Palu, Mohammad Arif Lamakarate, menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe (horeka). Pihaknya tengah menyiapkan perjanjian kerja sama terkait pemilahan dan pemanfaatan sampah dari sumbernya.
“Horeka akan dibuatkan perjanjian kerja sama terkait pemilahan sampah. Kami juga mendorong pengelolaan sisa makanan bergizi gratis (MBG), agar dapat dimanfaatkan dalam skema ekonomi sirkular sekaligus menciptakan green jobs,” ungkap Arif.
Ia menjelaskan, DLH Palu juga membuka ruang bagi pemuda untuk terlibat dalam ekonomi sirkular, antara lain melalui kerja sama bank sampah dengan koperasi Merah Putih. Saat ini, Kota Palu telah memiliki hampir 50 bank sampah yang diarahkan untuk mandiri dan berstatus bankable, sehingga dapat mengakses pembiayaan perbankan.
“DLH berupaya agar proses ini tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Karena itu, bank sampah akan dilatih membuat proposal dan didampingi para ahli agar bisa berkembang secara mandiri,” tutup Arif.*
