AKTIVI.ID — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menggelar Seminar Nasional bertajuk “Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” di Aula Baru Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako (Untad), Kamis (2/4/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari unsur penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, tokoh agama, pemuda, serta media massa.
Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, mengatakan tema seminar tersebut mencerminkan kondisi demokrasi Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, peserta pemilu, pemilih, dan penyelenggara pemilu dinilai belum sepenuhnya memiliki budaya demokrasi yang sehat.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya kehadiran DKPP sebagai lembaga penegak etika penyelenggara pemilu. Bahkan, kata dia, DKPP merupakan satu-satunya lembaga di dunia yang secara khusus menangani etika penyelenggara pemilu.
Heddy juga menyoroti rendahnya indeks demokrasi Indonesia yang terus mengalami penurunan. Ia menyebut Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-58 dunia, meskipun dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
“Budaya demokrasi dipengaruhi oleh tiga unsur, yakni peserta pemilu, pemilih, dan penyelenggara pemilu. Ketiganya saat ini masih perlu diperkuat agar demokrasi kita semakin sehat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir DKPP menangani sekitar 795 perkara dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Sementara itu, Rektor Untad, Amar, menegaskan bahwa integritas penyelenggara pemilu menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta penegakan etika dan hukum.
“Kepercayaan publik merupakan modal utama demokrasi, sehingga penyelenggara pemilu harus mampu menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya,” kata Amar.
Seminar tersebut turut menghadirkan anggota DKPP RI, Muhammad Tio Aliansyah sebagai keynote speaker. Diskusi panel juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Nurhayati Mardin dari Untad, Sahran Raden dari UIN Datokarama Palu, Abdullah dari Universitas Muhammadiyah Palu, serta Rasyidi Bakri dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. *
