AKTIVI.ID – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu menggelar Rapat Konsolidasi Stakeholder untuk membahas pelaksanaan dan efektivitas Tim Asesmen Terpadu (TAT) di wilayah Kota Palu. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Kesbangpol Kota Palu, Jalan W.R. Supratman, Kecamatan Palu Barat, Kamis (9/10/2025).
Rapat ini dibuka sekaligus ditutup secara resmi oleh Kepala BNN Kota Palu, Kombes Pol Qori Wicaksono, S.I.K. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam menjalankan fungsi Tim Asesmen Terpadu agar pelaksanaannya berjalan efektif, cepat, dan tepat sasaran.
“Asesmen Terpadu merupakan langkah strategis dalam menentukan penanganan yang tepat bagi penyalahguna narkotika. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama semua pihak agar mekanisme pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik di Kota Palu,” ujar Kombes Qori.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari berbagai unsur instansi terkait, di antaranya Pengadilan Negeri Palu, Kejaksaan Negeri Palu, Polres Palu, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Kesbangpol Kota Palu, Dinas Kesehatan Palu, Dinas Sosial Palu, serta mitra BNN Kota Palu yakni para psikolog dan tim dokter.
Dalam forum tersebut, para peserta secara aktif mengemukakan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan asesmen, termasuk aspek koordinasi antar lembaga, kecepatan proses penanganan, serta ketersediaan tenaga ahli pendukung.
Berbagai solusi juga dibahas bersama, seperti peningkatan komunikasi lintas instansi, pembenahan alur administrasi, dan optimalisasi sumber daya manusia dalam tim. Tujuannya agar pelaksanaan Asesmen Terpadu di Kota Palu semakin efektif dan dapat memberikan keputusan yang lebih objektif terhadap para penyalahguna narkotika, apakah layak direhabilitasi atau harus menjalani proses hukum lebih lanjut.
Kombes Qori juga menambahkan bahwa kehadiran stakeholder lintas sektor dalam rapat ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas lembaga, sekaligus mempertegas peran masing-masing institusi dalam mendukung program rehabilitasi dan penegakan hukum di bidang narkotika.
“Kami berharap hasil rapat ini menjadi momentum penguatan sistem asesmen terpadu di Palu. Tidak hanya dalam aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga dalam memperkuat semangat kolaboratif antarinstansi,” tuturnya. *
