Oleh: Dr. Fery, S.Sos., M.Si. (Dosen Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Palu / Wartawan Utama PWI)
Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kini memasuki babak baru. Setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mengundurkan diri dan menyerahkan suratnya kepada MPR pada 12 November 2026, jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut, sementara Presiden akan mengajukan dua nama calon kepada MPR.
Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang paling populer, tetapi siapa yang paling mampu menjadi orang nomor dua yang benar-benar membantu Presiden Prabowo Subianto menjalankan pemerintahan sampai akhir masa jabatan.
Di titik inilah Muhammadiyah patut dipertimbangkan. Bukan karena Muhammadiyah harus mendapatkan jatah kekuasaan. Bukan pula karena kursi Wapres harus menjadi representasi organisasi tertentu. Tetapi karena negeri ini membutuhkan figur yang memiliki integritas, kapasitas intelektual, pengalaman kebangsaan, kemampuan bekerja lintas kelompok, serta karakter yang mampu menjadi second man yang loyal kepada Presiden sekaligus kritis ketika kebijakan negara keluar dari koridor konstitusi.
Muhammadiyah memiliki stok kader untuk itu. Bukan sekadar kader, tetapi negarawan. Dalam pidato pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Presiden Prabowo sendiri menyebut sejumlah tokoh Muhammadiyah yang berada di lingkaran pemerintahannya. Mulai dari Prof. Abdul Mu’ti, Prof. Brian Yuliarto, Raja Juli Antoni, Yandri Susanto, Dahnil Anzar Simanjuntak, hingga Dzulfikar Ahmad Tawalla.
Bahkan Presiden sempat berseloroh bahwa Muhammadiyah memiliki intelektual yang tersebar di berbagai posisi strategis. Pernyataan itu sebenarnya menggambarkan satu hal penting bahwa Muhammadiyah tidak kekurangan kader yang memiliki kapasitas untuk mengisi jabatan publik.
Jika proses pengisian Wapres dibuka secara objektif, maka nama-nama dari Muhammadiyah layak masuk dalam radar. Yang paling kuat tentu Prof. Haedar Nashir. Ketua Umum PP Muhammadiyah ini memiliki modal moral dan intelektual yang kuat. Ia tidak hanya memahami dinamika organisasi, tetapi juga memiliki pengalaman panjang membaca persoalan kebangsaan.
Haedar memiliki karakter yang relatif berbeda dari politisi praktis. Ia dapat menjadi penyeimbang kekuasaan. Dalam konteks pemerintahan, figur seperti ini justru dibutuhkan, karena tidak sibuk mencari panggung, tetapi mampu memberikan arah. Menariknya, dalam merespons kekosongan jabatan Wapres, Haedar sendiri pernah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan sosok yang mampu membantu Presiden, berpijak pada konstitusi, membela kepentingan rakyat, dan menjadi milik semua. Pernyataan itu sekaligus menjadi kriteria penting bagi calon Wapres.
Nama berikutnya adalah Prof. Abdul Mu’ti. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini, memiliki pengalaman akademik, organisasi dan pemerintahan. Ia terbiasa berada di ruang intelektual sekaligus ruang kebijakan.
Keunggulan Mu’ti adalah kemampuan komunikasi dan artikulasi gagasan. Dalam pemerintahan, seorang Wapres tidak cukup hanya memiliki loyalitas. Ia harus mampu menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan, berkomunikasi dengan masyarakat, parlemen, dunia pendidikan, organisasi keagamaan, hingga kelompok masyarakat sipil. Mu’ti memiliki modal tersebut.
Kemudian ada nama Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia memiliki energi politik dan komunikasi publik. Bahkan Ia memiliki pengalaman panjang di organisasi kepemudaan Muhammadiyah, dunia politik, komunikasi publik dan pemerintahan. Kini Dahnil berada di pemerintahan sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Dahnil memiliki karakter yang berbeda dari Haedar dan Mu’ti. Jika Haedar kuat pada otoritas moral intelektual dan Mu’ti pada akademik administratif, maka Dahnil memiliki energi politik dan komunikasi publik yang lebih kuat.
Dalam pemerintahan yang membutuhkan akselerasi, figur seperti Dahnil dapat menjadi jembatan antara Presiden, anak muda, kelompok Islam, dan masyarakat luas.
Kemudian ada nama Dzulfikar Ahmad Tawalla yang merupakan representasi generasi muda. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah yang juga menjabat Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini, merupakan representasi generasi kader muda Muhammadiyah yang sedang naik ke panggung nasional.
Jika Presiden ingin membangun kesinambungan kepemimpinan nasional dengan memberi ruang lebih besar kepada generasi muda, maak Dzulfikar adalah salah satu nama yang layak diperhitungkan. Ia mungkin belum memiliki pengalaman pemerintahan sepanjang figur senior. Tetapi justru di situlah daya tariknya, ia memiliki energi muda, pengalaman organisasi dan kemampuan membangun jaringan.
Lalu ada nama Brian Yuliarto dan Raja Juli Antoni. Prof. Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sekaligus akademisi. Presiden Prabowo secara terbuka menyebut nama Brian sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah di Kota Bandung, ketika menyapa jajaran tokoh pada Tanwir Muhammadiyah di Palu.
Brian datang dengan menawarkan perspektif berbeda yakni teknologi, pendidikan tinggi, riset dan inovasi. Jika Indonesia ingin memasuki fase pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, maka prof Brian memiliki kapasitas tersebut dan sangat relevan untuk posisi Wapres.
Sementara Raja Juli Antoni juga kader Muhammadiyah yang memiliki pengalaman politik dan pemerintahan yang cukup panjang. Ia juga disebut Presiden sebagai salah satu kader Muhammadiyah dalam forum Tanwir di Palu.
Namun, untuk Raja Juli, persoalan politiknya masih lebih kompleks. Ia memang telah meninggalkan posisi politik sebelumnya, tetapi keterkaitan historisnya dengan PSI tetap dapat menjadi pertimbangan. Untuk jabatan Wapres yang membutuhkan penerimaan luas, faktor persepsi politik seperti ini tidak bisa diabaikan.
Wapres bukan pesaing Presiden, tetapi ada satu pertimbangan yang jauh lebih penting daripada sekadar nama. Wapres harus menjadi orang kedua yang membantu Presiden, bukan orang kedua yang sejak awal menghitung peluang menjadi orang pertama.
Presiden Prabowo membutuhkan partner pemerintahan yang dapat bekerja dalam satu garis kebijakan, tetapi tidak kehilangan independensi moral. Wapres ideal bukan yes man, tetapi juga bukan rival in waiting. Karena itu, calon Wapres harus memiliki tiga karakter. Yakni Pertama, loyal kepada Presiden dan konstitusi. Kedua, memiliki kapasitas menyelesaikan masalah, bukan sekadar memiliki popularitas politik. Dan Ketiga, tidak menjadikan jabatan Wapres sebagai batu loncatan untuk membangun rivalitas menuju Pilpres 2029.
Di sinilah kader Muhammadiyah mempunyai keunggulan tertentu. Tradisi Muhammadiyah tidak dibangun semata-mata untuk perebutan kekuasaan. Ia memiliki tradisi pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, dakwah, intelektualisme dan pengabdian kebangsaan. Karena itu, kader yang lahir dari rahim Muhammadiyah idealnya memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan tujuan akhir.
Presiden harus memilih yang paling mampu, bukan yang paling dekat. Tentu keputusan tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Presiden memiliki hak konstitusional untuk mengajukan dua nama kepada MPR. Karena itu, tidak tepat jika Muhammadiyah memaksakan satu nama seolah-olah kursi Wapres merupakan hak organisasi.
Sebaliknya, Muhammadiyah cukup menyediakan etalase kader terbaik bangsa. Haedar Nashir, Abdul Mu’ti, Dahnil Anzar, Dzulfikar Ahmad Tawalla, Brian Yuliarto, bahkan Raja Juli Antoni, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki spektrum kader yang luas.
Ada ulama intelektual. Ada akademisi. Ada teknokrat. Ada politisi. Ada organisator. Ada generasi muda. Tinggal siapa yang paling sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo pada fase ini. Sebab Indonesia tidak sedang mencari sekadar pengisi kursi kosong. Indonesia sedang mencari orang kedua yang mampu menjadi penyangga kekuasaan, penguat pemerintahan, penjaga konstitusi dan jembatan antara negara dengan rakyat.
Dan jika pertanyaannya adalah apakah Muhammadiyah memiliki stok kader untuk posisi itu, jawabannya sederhana yakni ADA. Bahkan cukup banyak. Tantangannya bukan lagi apakah Muhammadiyah memiliki kader yang layak. Tantangannya adalah apakah negara berani memilih berdasarkan integritas, kapasitas dan rekam jejak, bukan semata-mata berdasarkan kalkulasi politik jangka pendek.(*)



