AKTIVI.ID- Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin secara simbolis membuka Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan III Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2026, di Citra Mulia Hotel Palu, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Palu, dengan fasilitasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Tengah.
Memasuki tahap klasikal, dari total 117 CPNS yang terdaftar, sebanyak 115 orang mengikuti Latsar dan terbagi dalam tiga angkatan, yakni angkatan 43, 44, dan 45.
Sementara itu, dua CPNS lainnya tidak dapat melanjutkan pelatihan karena mengundurkan diri.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Imelda menekankan pentingnya kinerja nyata, etika, dan integritas bagi setiap CPNS dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.
“Saudara-saudara harus betul-betul menunjukkan kerja nyata. Jabatan akan datang dengan sendirinya ketika kinerja kita baik dan etika kita kedepankan. Kita adalah pelayan masyarakat, bukan bos,” tegas wakil wali kota.
Wakil wali kota mengingatkan bahwa kesempatan menjadi CPNS merupakan amanah yang harus disyukuri dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Dari sekian banyak orang yang menginginkan posisi tersebut, para peserta yang terpilih diharapkan mampu membuktikan kualitas diri melalui pengabdian dan profesionalisme.
Wakil Wali Kota Imelda juga meminta para CPNS memahami dan menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam setiap pelaksanaan tugas, bukan sekadar menjadikannya slogan.
Menurut wakil wali kota, keberhasilan dalam pemerintahan tidak dapat dicapai melalui kerja individual semata, melainkan membutuhkan kolaborasi, komunikasi, dan sinergi antarsesama aparatur.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita harus bekerja bersama agar program Pemerintah Kota Palu dapat terlaksana dengan baik,” ujar wakil wali kota.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Imelda menyoroti perkembangan teknologi digital yang menuntut aparatur pemerintah untuk berpikir lebih luas, bergerak lebih cepat, serta menghadirkan ide dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Wakil wali kota menegaskan bahwa birokrasi dengan pola kerja lama harus mulai ditinggalkan.
Para CPNS sebagai generasi penerus birokrasi diharapkan mampu membawa perubahan positif, terlebih ketika aparatur senior nantinya memasuki masa pensiun.
Dalam hal ini, wakil wali kota mengingatkan bahwa proses pembelajaran selama Latsar tidak cukup hanya memahami teori yang disampaikan mentor, tetapi juga harus mampu menerapkannya dalam praktik di lapangan.
“Mentor bukan hanya memberikan teori, tetapi juga bagaimana praktik di lapangan. Karena teori dan praktik itu berbeda. Saudara-saudara harus mampu berpikir lebih cepat dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” ungkap wakil wali kota.
Wakil wali kota juga menyampaikan bahwa Wali Kota Palu menginginkan kinerja aparatur pemerintah dapat dinilai secara lebih objektif melalui pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Karena itu, seluruh CPNS diminta mempersiapkan diri menghadapi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
Di akhir arahannya, wakil wali kota mengingatkan para peserta agar tidak menunda-nunda pekerjaan dan senantiasa mengedepankan efektivitas serta tanggung jawab dalam bekerja.
Menurut wakil wali kota, perubahan zaman harus diikuti dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja.
Jika masih bertahan pada cara-cara lama, maka pembangunan dan kemajuan Kota Palu akan sulit diwujudkan secara optimal.
“Jangan menunda-nunda pekerjaan. Zaman sudah berubah. Kalau kita masih mengikuti cara lama, kota ini tidak akan berkembang. Moving in Action adalah tagline Kota Palu saat ini, dan itu harus kita wujudkan melalui tindakan nyata,” tutup wakil wali kota.
Melalui pelaksanaan Latsar CPNS Tahun Anggaran 2026 ini, diharapkan para peserta mampu membentuk karakter ASN yang berintegritas, profesional, adaptif, kolaboratif, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Palu.
