AKTIVI.ID— Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin membuka sekaligus memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Kamis (20/8/2026).
Pertemuan strategis tersebut menjadi momentum Pemerintah Kota Palu bersama berbagai pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kondisi inflasi sekaligus menyusun langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Imelda didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, Rahmad Mustafa.
Hadir pula perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Bank BTN, BPS, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, TPID Kota Palu, serta sejumlah perangkat daerah dan unsur terkait lainnya.
Mengangkat tema “Memperkuat Stabilitas Harga dan Digitalisasi Transaksi untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu,” HLM TPID tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga membahas penguatan digitalisasi transaksi daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Dalam arahannya, wakil wali kota meminta seluruh peserta memberikan perhatian serius terhadap pemaparan dari Bank Indonesia dan BPS, terutama mengenai perkembangan indikator inflasi Kota Palu.
Menurut wakil wali kota, forum HLM TPID harus menghasilkan langkah nyata yang dapat diterapkan oleh seluruh pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
“Kegiatan seperti ini sudah beberapa kali kita lakukan. Saya berharap dalam setiap High Level Meeting seluruh peserta dapat menyimak dengan baik paparan dari Bank Indonesia maupun BPS terkait bagaimana kondisi dan perkembangan inflasi di daerah kita,” ujar wakil wali kota.
Wakil Wali Kota Imelda menilai pengendalian inflasi merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor.
Ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta kemampuan pemerintah dalam merespons perubahan harga menjadi bagian penting yang harus terus diperhatikan.
Selain itu, wakil wali kota memberikan perhatian khusus terhadap agenda digitalisasi transaksi melalui TP2DD.
Wakil wali kota mendorong agar kolaborasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Bank BTN semakin diperkuat, terutama dalam memperluas penggunaan QRIS di kalangan pelaku UMKM.
“TP2DD ini berkaitan dengan digitalisasi transaksi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Kami berharap sinergi antara Perdagin dan BTN terus dilakukan, terutama dalam percepatan distribusi rompi dan barcode QRIS kepada pelaku UMKM,” tegas wakil wali kota.
Dengan semakin luasnya penggunaan QRIS, transaksi UMKM diharapkan menjadi lebih praktis, aman, transparan, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk semakin terhubung dengan ekosistem ekonomi digital.
Dalam kesempatan tersebut, wakil wali kota juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antarlembaga.
Wakil wali kota berharap setiap perangkat daerah maupun instansi terkait dapat memberikan data, informasi, serta rekomendasi yang diperlukan untuk mendukung kebijakan pengendalian inflasi.
“Saya berharap forum ini menjadi wadah yang baik untuk menerima berbagai saran dan masukan dari seluruh instansi terkait. Ada Perdagin, UMKM, sektor pertanian, dan lainnya,” kata wakil wali kota.
Wakil wali kota menyebutkan, berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah, termasuk Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan Dinas Pertanian, merupakan bagian dari rangkaian intervensi untuk menjaga keterjangkauan harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia.
Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, inflasi IHK Kota Palu secara tahunan (year on year/yoy) pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,96 persen. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen.
Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa tekanan inflasi di Kota Palu masih berada dalam batas yang terkendali. Meski demikian, pemerintah daerah bersama TPID tetap perlu melakukan langkah antisipatif agar stabilitas harga dapat dipertahankan.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Palu bersama TPID akan kembali melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional. Sidak tersebut bertujuan memantau perkembangan harga sekaligus memastikan ketersediaan stok berbagai komoditas pangan strategis.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya deteksi dini terhadap potensi kenaikan harga akibat perubahan pasokan maupun meningkatnya permintaan masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi TPID dan TP2DD, Pemerintah Kota Palu terus mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang stabil, efisien, dan inklusif.
Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, perbankan, pelaku UMKM, serta seluruh unsur terkait diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat transformasi ekonomi digital di Kota Palu.**
