AKTIVI.ID-Putra daerah asal Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Abdurahman, yang juga mahasiswa Program Magister Ekonomi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyampaikan kritik tajam terkait kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dalam forum nasional Jogja Financial Festival 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada Jumat 22 – 23 Mei 2026.
Kegiatan yang dihadiri belasan ribu peserta tersebut turut menghadirkan pejabat tinggi negara, pengusaha nasional seperti Chairul Tanjung, akademisi, serta berbagai kalangan elite ekonomi dan keuangan Indonesia.
Dalam sesi dialog nasional, Abdurahman secara langsung menyampaikan pertanyaan kepada Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, saat menjadi narasumber di kegiatan tersebut mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai kurang proporsional antar daerah.
“Sulawesi Tengah dengan APBD sebesar Rp6,1 triliun mendapatkan efisiensi hingga Rp1,2 triliun. Sementara Banten yang memiliki APBD Rp10,6 triliun hanya mengalami pemotongan sekitar Rp600 miliar. Di mana letak keadilannya?” ujar Abdurahman di hadapan forum nasional tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah penyumbang besar pendapatan negara, khususnya dari sektor pertambangan nikel. Hingga triwulan II tahun berjalan, menurutnya, Sulawesi Tengah telah menyetor sekitar Rp3,3 triliun ke kas negara dari sektor pertambangan nikel.
Selain persoalan fiskal, Abdurahman turut menyoroti kondisi infrastruktur di daerahnya yang dinilai masih tertinggal. Ia menyebut masih terdapat sejumlah jalan dan fasilitas umum yang belum mendapat perhatian pembangunan secara maksimal, bahkan beberapa di antaranya disebut masih merupakan peninggalan lama sejak era pemerintahan Presiden Soeharto.
“Kami menyumbang besar untuk negara, tetapi masih ada infrastruktur dasar yang belum tersentuh pembangunan secara maksimal,” tambahnya.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian dari peserta forum karena dinilai merepresentasikan aspirasi masyarakat daerah terkait pemerataan pembangunan dan keadilan fiskal nasional. *
