AKTIVI.ID— Puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Tengah diterjunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Kantor DPRD Sulawesi Tengah hingga Kantor Gubernur, Senin (4/5/2026). Pengamanan dilakukan untuk memastikan jalannya aksi tetap tertib di tengah meningkatnya tensi massa yang menyuarakan beragam tuntutan.
Sejak pukul 10.00 WITA, gelombang massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah (FPR Sulteng) memadati kawasan DPRD. Aksi yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) ini tidak hanya menjadi simbol solidaritas buruh, tetapi juga ruang artikulasi berbagai persoalan struktural, mulai dari isu ketenagakerjaan, ketimpangan sosial, hingga persoalan honorer yang belum terselesaikan di daerah.
Massa memulai aksi dari Kantor Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) di Jalan Towua, kemudian melakukan long march menuju DPRD dan dilanjutkan ke Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Jalan Sam Ratulangi. Mereka membawa mobil komando, spanduk, selebaran, serta bendera organisasi sebagai simbol perlawanan.
Sejumlah elemen turut bergabung, di antaranya SPHP, Serikat Buruh Kabupaten Donggala, Aliansi Masyarakat Loli Oge, Serikat Tani Sigi, organisasi mahasiswa, hingga lembaga bantuan hukum. Mereka mengusung tema, “Perkuat Solidaritas Rakyat Tertindas di Seluruh Dunia dan Tuntaskan Honorer Kabupaten Donggala ke Paruh Waktu.”
Dalam orasinya, massa menyoroti kondisi tenaga honorer di Kabupaten Donggala yang dinilai belum mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan. Salah satu orator bahkan menyinggung adanya tenaga honorer yang telah mengabdi hingga 23 tahun dengan upah sekitar Rp200.000 hingga Rp350.000 per bulan.
“Ini bukan sekadar angka, ini soal kemanusiaan. Ada yang mengabdi puluhan tahun, tetapi hidup di bawah standar upah minimum,” ujar salah satu orator dari kelompok advokasi hukum dalam aksi tersebut.
Massa juga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Donggala, yang dinilai belum memberikan solusi konkret. Dalam orasi yang berlangsung emosional, disebutkan bahwa alasan keterbatasan anggaran tidak dapat terus dijadikan pembenaran di tengah kebutuhan dasar tenaga honorer.
Selain isu honorer, massa turut menyinggung persoalan lain seperti jaminan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, hingga dugaan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya daerah, termasuk perizinan usaha dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Aksi sempat diwarnai desakan agar Pemerintah Provinsi memfasilitasi pertemuan langsung antara perwakilan massa dengan Bupati Donggala guna mencari jalan keluar. Massa bahkan menyatakan kesiapan untuk bertahan hingga malam hari apabila tuntutan tidak direspons secara serius.
Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten II Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Rudi Dewanto yang mewakili Gubernur menyampaikan permohonan maaf karena Gubernur tidak dapat hadir langsung akibat tugas di Jakarta.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan dengan Bupati Donggala. Namun, diperlukan surat resmi dari perwakilan massa sebagai dasar untuk menghadirkan pihak terkait,” ujarnya di hadapan demonstran.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi membuka ruang dialog dan siap mendukung penyelesaian berbagai persoalan yang disampaikan, termasuk isu tenaga honorer dan aspirasi kelompok masyarakat lainnya.
Di tengah dinamika aksi, aparat Satpol PP bersama kepolisian tampak berjaga di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Hingga aksi berakhir, situasi terpantau relatif kondusif meskipun diwarnai orasi yang berlangsung intens.
Aksi ini kembali menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan, khususnya nasib tenaga honorer di daerah, masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi pemerintah. Di sisi lain, tuntutan yang mencuat juga mencerminkan harapan publik terhadap hadirnya kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kelompok rentan.*
