Penulis: Moh Rizal Masdul / Akademisi Kota Palu
Setiap tanggal 2 Mei, bangsa ini kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional, sebuah momentum penting yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, sosok yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional.
Pada hari itu, berbagai lembaga, baik pemerintah maupun institusi pendidikan, dari pusat hingga pelosok negeri, serentak menggelar upacara bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa beliau dan komitmen terhadap dunia pendidikan. Pemandangan ini seolah menjadi rutinitas tahunan yang tak pernah absen: barisan rapi peserta upacara, amanat pembina upacara yang sarat pesan moral, hingga atribut-atribut kebangsaan yang menguatkan nuansa nasionalisme.
Tidak hanya berhenti pada seremoni formal, banyak instansi juga menyelenggarakan kegiatan tambahan seperti lomba-lomba, pentas seni, hingga pembagian hadiah yang diklaim sebagai bentuk hiburan edukatif. Sekilas, semua tampak wajar, bahkan patut diapresiasi. Pendidikan dirayakan dengan penuh semangat dan kemeriahan. Namun, di balik euforia tersebut, ada pertanyaan mendasar yang patut diajukan: apakah esensi pendidikan benar-benar hadir dalam setiap peringatan itu, atau justru tertutup oleh gemerlap seremoni yang bersifat simbolik?
Realitas yang berkembang belakangan ini menunjukkan bahwa kita cenderung terjebak dalam rutinitas seremonial dan perlahan melupakan substansi pendidikan itu sendiri. Peringatan Hari Pendidikan Nasional seolah menjadi agenda tahunan yang harus dilaksanakan, bukan momentum reflektif untuk mengevaluasi kondisi pendidikan nasional secara jujur dan mendalam. Padahal, jika menengok lebih jauh, persoalan pendidikan di Indonesia masih sangat kompleks dan belum menemukan solusi yang benar-benar tuntas.
Masalah kualitas guru, misalnya, masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa guru adalah pilar utama dalam sistem pendidikan, namun distribusi dan kompetensi guru di berbagai daerah masih belum merata. Di kota-kota besar, akses terhadap pelatihan dan peningkatan kapasitas relatif lebih mudah, sementara di daerah terpencil, guru seringkali harus berjuang dengan keterbatasan fasilitas dan minimnya dukungan. Akibatnya, kualitas pembelajaran yang diterima siswa pun menjadi timpang.
Selain itu, ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan antarwilayah juga masih sangat mencolok. Masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas layak, fasilitas laboratorium, hingga akses terhadap teknologi digital. Di sisi lain, sekolah-sekolah di wilayah tertentu justru telah melangkah jauh dengan fasilitas modern. Kesenjangan ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga memperlebar jurang kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Permasalahan biaya pendidikan juga belum sepenuhnya teratasi. Meskipun berbagai program bantuan telah diluncurkan, kenyataannya masih banyak keluarga yang kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka. Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama tingginya angka putus sekolah, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu. Dalam situasi seperti ini, pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar justru terasa seperti kemewahan bagi sebagian orang.
Di era digital saat ini, tantangan pendidikan semakin kompleks dengan munculnya kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki perangkat dan jaringan internet yang memadai untuk mengikuti pembelajaran berbasis digital. Hal ini semakin mempertegas ketimpangan yang sudah ada sebelumnya. Di sisi lain, aspek pembentukan karakter siswa juga kerap terabaikan, padahal inilah inti dari pendidikan sebagaimana yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara: membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak dan berkepribadian.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, arah kebijakan pendidikan nasional justru terkesan berjalan tanpa satu kesatuan visi yang kuat. Saat ini, beberapa kementerian mengembangkan pendekatan kurikulum masing-masing dengan konsep yang berbeda-beda. Alih-alih memperkuat sistem pendidikan secara menyeluruh, kondisi ini justru berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana, khususnya para guru. Pendidikan nasional yang seharusnya memiliki satu pijakan yang jelas, kini terkesan berjalan dalam berbagai arah yang tidak selalu sejalan.
Fenomena pergantian kurikulum yang terlalu sering juga menjadi sorotan. Setiap pergantian kepemimpinan, kurikulum baru hampir selalu diperkenalkan dengan semangat perubahan. Namun, yang sering terlupakan adalah kesiapan di lapangan. Guru sebagai ujung tombak pendidikan harus terus menyesuaikan diri, bahkan sebelum kurikulum sebelumnya benar-benar dipahami dan diterapkan secara optimal. Situasi ini tidak hanya membebani guru, tetapi juga berpotensi mengganggu proses pembelajaran siswa.
Jika tujuan utama dari perubahan kurikulum adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka seharusnya pendekatan yang diambil lebih berorientasi pada penyempurnaan, bukan penggantian total. Kurikulum yang ada seharusnya dievaluasi secara berkelanjutan, diperbaiki di bagian yang kurang, dan diperkuat pada aspek yang sudah baik. Pergantian yang terlalu sering justru menimbulkan kesan bahwa kebijakan pendidikan lebih bersifat jangka pendek daripada berorientasi pada visi jangka panjang.
Momentum Hari Pendidikan Nasional seharusnya dimaknai sebagai ruang refleksi kolektif. Bukan hanya bagi pemerintah sebagai pemegang kebijakan, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Kita perlu berani melihat kenyataan, mengakui kekurangan, dan bersama-sama mencari solusi yang konkret.
Pendidikan bukan sekadar soal angka partisipasi atau capaian akademik, tetapi tentang bagaimana membentuk generasi yang mampu berpikir kritis, berkarakter kuat, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Menuju visi Indonesia Emas 2045, pendidikan harus menjadi prioritas utama yang dikelola dengan serius, konsisten, dan berkelanjutan.
Sudah saatnya kita keluar dari jebakan seremoni yang berulang setiap tahun. Upacara dan perayaan tetap memiliki tempat sebagai simbol penghormatan, tetapi tidak boleh menjadi tujuan utama. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa setiap anak di negeri ini mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, setiap guru mendapatkan dukungan yang memadai, dan setiap kebijakan pendidikan benar-benar berpihak pada masa depan bangsa.
Jika tidak, maka kita hanya akan terus mengulang tradisi yang sama setiap tahun merayakan pendidikan dalam kemeriahan, tetapi mengabaikan substansi. Dan pada akhirnya, kita berisiko menjadi bangsa yang terlihat peduli terhadap pendidikan di permukaan, namun gagal membenahinya di akar persoalan. Sebuah ironi yang seharusnya tidak terus dibiarkan.***
