Oleh: Umar Hannase (Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tengah/Dosen Manajemen Bencana Universitas Muhammadiyah Palu)
Langit di atas Pulau Sumatera seakan runtuh. Dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, jeritan sirine ambulans dan tangis kehilangan bersahutan dengan gemuruh air bah dan longsor. Bagi kami yang pernah merasakan tanah berguncang dan bumi terbelah di Palu, Sigi, dan Donggala pada 2018 silam, melihat apa yang terjadi di Sumatera saat ini bukan sekadar menonton berita. Itu adalah deja vu yang menyakitkan. Jeritan keputusasaan, air mata kehilangan, dan kebingungan di tengah reruntuhan adalah bahasa universal penderitaan yang kami pahami betul.
Namun, di tengah kehancuran yang nyata ini, terselip sebuah ironi yang menyesakkan dada, Pemerintah Pusat belum juga menetapkan status “Bencana Nasional” atas rentetan katastrofe yang melumpuhkan tiga provinsi sekaligus. Pemerintah pusat bersikukuh dengan “optimisme” birokratisnya, menolak menetapkan status Bencana Nasional, sementara lapangan menyajikan fakta yang jauh berbeda. Pertanyaannya kini: Apakah penolakan ini murni karena hitungan kapasitas negara yang optimistis, ataukah langkah politis untuk menutupi kegagalan pengelolaan ekologis?
Kontradiksi di Tengah Bencana
Berdasarkan perkembangan situasi hingga akhir Desember 2025, dampak banjir bandang dan longsor di tiga provinsi ini sangat masif. Ribuan rumah terendam, infrastruktur vital lumpuh, dan akses ekonomi terputus. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 21 Desember 2025, tercatat setidaknya 1.090 orang tewas dan 186 orang lainnya hilang. Selain itu, lebih dari 7.000 orang terluka dalam bencana ini. Bencana tersebut diperkirakan berdampak langsung pada lebih dari 3,3 juta jiwa penduduk dan memaksa hingga 1 juta orang untuk mengungsi, tersebar pada 50 kabupaten/kota di ketiga provinsi terdampak. Data ini menunjukkan eskalasi korban jiwa dan pengungsi yang terus bertambah, belum lagi kerugian material yang diprediksi mencapai triliunan rupiah.
Di sinilah letak kontradiksi yang membingungkan. Gubernur dari provinsi terdampak Aceh dan Sumbar telah secara terbuka “melempar handuk putih”, meminta kepada pemerintah pusat untuk menaikkan status menjadi Bencana Nasional. Mereka sadar, APBD tidak akan cukup menambal luka sedalam ini.
Namun, respons Istana justru antitesis dari jeritan daerah. Pemerintah pusat mengklaim situasi masih terkendali dan negara masih sanggup menanggulangi tanpa perlu status darurat nasional. Sikap ini seolah menutup mata bahwa resource lokal sudah lumpuh. Dalam manajemen bencana, optimisme tanpa realisme adalah resep menuju petaka yang lebih besar.
Polemik Bantuan Asing: Gengsi atau Empati?
Puncak dari “optimisme berlebihan” ini terlihat dari drama penolakan bantuan asing. Uni Emirat Arab (UEA), sebagai negara sahabat, mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras. Namun, bantuan ini justru ditolak dengan alasan “negara masih mampu”. Bahkan, Pemerintah Kota Medan sempat mengembalikan beras tersebut.
Keputusan ini menuai kritik keras. Mengutip pemberitaan Tempo dan Detik (Desember 2025), penolakan ini membingungkan banyak pihak. Pada akhirnya, bantuan tersebut tidak jadi dibuang atau dikembalikan ke negara asal, melainkan dititipkan dan dikelola oleh Muhammadiyah untuk disalurkan.
Langkah memutar ini menolak secara negara tapi menerima lewat ormas menunjukkan ketidaksinkronan koordinasi. Jika negara mampu, mengapa rakyat masih berteriak lapar? Jika negara mampu, mengapa bantuan beras 30 ton yang sangat berarti bagi pengungsi harus menjadi polemik birokrasi? Menolak tangan yang terulur di saat rakyat tenggelam adalah bentuk arogansi yang sulit dimaafkan. Bencana adalah urusan kemanusiaan, bukan panggung untuk memamerkan kedaulatan semu.
Menutupi Dosa Ekologis?
Mengapa pemerintah begitu enggan menaikkan status bencana? Ada dugaan kuat bahwa alasan politis mendominasi: Menutupi kegagalan kebijakan lingkungan.
Bencana di Sumatera bukanlah “murka alam” semata. Ini adalah “bencana ekologis” yang terakumulasi. Deforestasi sawit yang masif di Riau dan Sumut, pertambangan ilegal di Sumbar, dan alih fungsi hutan lindung di Aceh adalah bom waktu yang kini meledak.
Deforestasi masif, tambang ilegal, dan alih fungsi lahan yang ugal-ugalan terjadi di depan mata, sering kali dilegalkan oleh regulasi yang lemah. Menetapkan status Bencana Nasional sama saja dengan membuka kotak pandora bahwa negara telah gagal melindungi alamnya. Pemerintah pusat harus bertanggung jawab. Kerusakan hulu yang menyebabkan hilir tenggelam adalah bukti kegagalan kebijakan tata ruang. Jangan sampai status bencana ditahan hanya agar “wajah” pengelola negara tetap terlihat bersih dari lumpur dosa ekologis.
Solidaritas dari Sulawesi Tengah: Tetapkan Bencana Nasional!
Sebagai warga Sulawesi Tengah, dan pernah merasakan betapa kelamnya tahun 2018 saat Palu, Sigi, dan Donggala digulung likuefaksi dan tsunami, kami tahu betul rasanya menunggu bantuan yang terhambat birokrasi. Kami tahu rasanya ketika status bencana diperdebatkan di meja rapat ber-AC sementara mayat saudara kami membusuk di balik reruntuhan. Trauma itu mengajarkan kami bahwa dalam bencana, kecepatan adalah nyawa.
Kami mendesak pemerintah pusat:
- Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar segera. Buka keran anggaran APBN seluas-luasnya.
- Terima Bantuan Internasional dengan tangan terbuka. Jangan biarkan ego birokrasi menghalangi sepiring nasi bagi korban.
- Evaluasi Total Kebijakan Lingkungan. Hentikan izin-izin yang merusak benteng alam Sumatera.
Sikap “optimistis” semu yang ditunjukkan pemerintah saat ini melukai hati para penyintas dan sesama anak bangsa. Tidak ada optimisme di wajah pengungsi yang kehilangan tempat tinggal. Yang ada hanyalah ketidakpastian. Jangan biarkan saudara-saudara kita di Sumatera menunggu lebih lama hanya karena perdebatan definisi di meja rapat Istana.**
