AKTIVI.ID– Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa jabatan bukan semata kebanggaan, melainkan amanah dan tanggung jawab besar untuk mendorong perubahan serta perbaikan, khususnya dalam menjalankan tugas mulia menjaga dan menyelamatkan harkat serta martabat kemanusiaan.
Hal itu disampaikan usai melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pimpinan tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Penyidik Madya, dan Penyidik Muda di lingkungan BNN RI, di Ruang Muhammad Hatta, Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Senin (13/10/2025).
“Setiap pejabat yang dilantik hari ini dituntut untuk berpikir strategis, bergerak taktis, dan bekerja sepenuh hati,” ujar Kepala BNN RI.
Ia menekankan bahwa pelaksanaan program Quick Wins BNN memerlukan kecepatan eksekusi, ketepatan kebijakan, dan sense of crisis dalam menghadapi ancaman narkotika yang semakin kompleks. Mutasi dan rotasi yang dilakukan juga dipandang sebagai bagian dari penguatan organisasi dengan menempatkan personel terbaik pada posisi yang tepat.
Lebih lanjut, Kepala BNN RI menekankan pentingnya menggelorakan semangat “War On Drugs For Humanity”. Perang melawan narkoba tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga dengan mengedepankan misi kemanusiaan untuk menyelamatkan dan memulihkan para penyalah guna, serta memutus mata rantai peredaran gelap secara beradab dan bermartabat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kepala BNN RI menegaskan tiga nilai utama yang harus menjadi pedoman seluruh pejabat BNN pertama Soliditas: membangun harmoni, menghilangkan sekat, dan menanggalkan ego sektoral di lingkungan kerja untuk menghadapi kekuatan jaringan narkoba yang terorganisir.
Kedua Integritas: menjadikan integritas sebagai standar nilai dan perilaku, karena jabatan, fasilitas, dan kewenangan tidak berarti tanpa landasan integritas. Pejabat dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang sekecil apa pun serta wajib menjaga marwah dan nama baik BNN.
Ketiga Sinergitas: memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, komunitas, dan media, guna mendukung keberhasilan penanganan permasalahan narkotika.*
