Penulis: Rizkiani Iskandar, S.E., M.Sc. /Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako
Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menempati posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR bukan sekadar simbol demokrasi, tetapi juga pilar yang menentukan arah pembangunan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Namun, seiring berjalannya waktu, kepercayaan publik terhadap DPR menghadapi tantangan yang tidak ringan. Banyak pertanyaan muncul, apakah DPR masih mampu menjaga marwahnya sebagai representasi rakyat, ataukah citra tersebut perlahan terkikis oleh berbagai persoalan internal dan eksternal?
Citra DPR di Mata Publik
Dalam pandangan ideal, DPR adalah ruang di mana suara rakyat bertemu, diperdebatkan, dan diterjemahkan menjadi kebijakan. Namun realitas sering kali berkata lain. Sejumlah proses legislasi dianggap kurang melibatkan partisipasi publik, bahkan tidak jarang melahirkan undang-undang yang menuai kontroversi. Rakyat bertanya-tanya: apakah kepentingan mereka benar-benar menjadi prioritas, ataukah sekadar formalitas dalam perumusan kebijakan?
Di sisi lain, fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah kerap dinilai belum maksimal. Publik berharap DPR menjadi pengimbang, penyeimbang, dan pengontrol jalannya pemerintahan. Namun, yang tampak sering kali adalah kompromi politik yang menimbulkan kesan melemahnya daya kritis.
Isu Integritas, Akuntabilitas dan Dampaknya pada Demokrasi dan Rakyat
Tidak dapat dipungkiri, integritas menjadi salah satu tantangan besar DPR. Kasus-kasus pelanggaran etik dan korupsi yang menimpa sebagian anggota menimbulkan luka mendalam dalam persepsi masyarakat. Meskipun dilakukan oleh individu, dampaknya meluas pada lembaga secara keseluruhan. Setiap kali berita mengenai kasus hukum anggota DPR muncul, kepercayaan publik kembali tergerus dan menjadi sangat tipis.
Padahal, sebagai wakil rakyat, anggota DPR seharusnya menjaga standar moral yang tinggi. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat mestinya menjadi fondasi utama. Sayangnya, praktik tersebut sering kali tidak sejalan dengan ekspektasi kita sebagai masyarakat.
Menurunnya kepercayaan terhadap DPR bukan sekadar masalah citra, tetapi juga ancaman bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Demokrasi hanya dapat bertahan bila ada hubungan saling percaya antara rakyat dan wakilnya. Bila kepercayaan ini rapuh, rakyat berpotensi menjauh dari proses politik, merasa apatis, atau bahkan kehilangan keyakinan pada institusi negara. Rakyat mungkin patuh karena kewajiban hukum, tetapi tidak merasakan keterlibatannya pada setiap keputusan dan kebijakan “wakil rakyat”. Pada akhirnya, jurang antara negara dan warga kian melebar.
Harapan untuk Pemulihan Marwah sebagai Wakil Rakyat
Meski tantangan begitu besar, harapan untuk mengembalikan marwah DPR tetap terbuka. Langkah pertama adalah reformasi internal yang serius. Penegakan kode etik harus lebih tegas, bukan sekadar formalitas. Integritas anggota perlu dijaga melalui mekanisme yang jelas, termasuk keterbukaan terhadap pengawasan publik.
Kedua, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi harus diperluas. Aspirasi rakyat tidak boleh berhenti di meja reses atau forum seremonial, tetapi harus benar-benar diakomodasi dalam perumusan kebijakan. DPR juga perlu membuka ruang diskusi yang transparan, sehingga keputusan yang diambil memiliki legitimasi sosial, bukan hanya legalitas formal.
Ketiga, DPR harus menunjukkan ketegasan dalam fungsi pengawasan. Pemerintah membutuhkan kritik yang membangun, bukan sekadar persetujuan tanpa syarat. Di sinilah marwah DPR diuji: apakah ia mampu menjadi penjaga demokrasi, atau sekadar perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif.
Peran Publik dalam Menjaga Marwah DPR
Pemulihan marwah DPR bukan hanya tanggung jawab internal lembaga, melainkan juga publik. Masyarakat memiliki peran penting untuk terus mengawasi, mengkritisi, sekaligus mendorong perbaikan. Kritik publik adalah bentuk cinta pada demokrasi, bukan ancaman. Media, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil perlu terus mengawal agar DPR bekerja sesuai mandat. Lebih jauh, partisipasi politik rakyat dalam pemilu juga menentukan wajah DPR. Kualitas anggota DPR adalah cerminan dari pilihan rakyat. Oleh karena itu, selektif dalam memilih wakil rakyat menjadi salah satu cara paling nyata untuk mendorong perubahan. Bukan memilih mana yang membari amplop dengan nominal paling besar.
Penutup: Harapan atau Ilusi?
Menimbang perjalanan DPR, memang tidak mudah menjaga marwah lembaga ini tetap bersinar. Berbagai persoalan citra, integritas, dan kinerja telah menimbulkan jarak dengan rakyat. Namun, menyerah pada keadaan bukanlah pilihan. Harapan tetap ada, sepanjang ada kesediaan dari DPR untuk berbenah dan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam mengawal. Marwah DPR pada akhirnya bukan sekadar milik para anggota, tetapi milik bangsa secara keseluruhan. Ia adalah cermin kualitas demokrasi yang kita jalani bersama.
Pertanyaannya kini, apakah DPR akan benar-benar bangkit dan mengembalikan marwahnya, ataukah kita hanya akan terus bergelut dalam ilusi representasi? Jawaban itu, cepat atau lambat, akan teruji di hadapan rakyat yang menjadi pemilik kedaulatan sejati.*
