AKTIVI.ID– Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Palu menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin (1/9/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan desakan agar anggota dewan lebih serius memperhatikan kondisi masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi.
Aksi yang dimotori oleh berbagai organisasi mahasiswa ini berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Mereka membawa spanduk, poster, dan pengeras suara, lalu berorasi secara bergantian di depan pagar kantor DPRD Provinsi Sulteng.
Ahmad Alhabsyie, mahasiswa Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palu, menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud kegelisahan mahasiswa terhadap kinerja lembaga legislatif.
“Meminta agar DPR memperhatikan masyarakat, bukan hanya memperhatikan diri mereka pribadi,” tegas Ahmad saat berorasi.
Menurutnya, DPR saat ini tidak lagi berpihak pada rakyat. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan dinilai lebih condong pada kepentingan kelompok tertentu, sementara masyarakat kecil terus menghadapi kesulitan.
Dalam kesempatan itu, Ahmad memaparkan berbagai tuntutan massa aksi yang terbagi ke dalam isu daerah dan isu nasional.
Tuntutan Isu Daerah
Evaluasi Pajak UMKM 10% di Kota Palu, Pembatalan kenaikan gaji pegawai, Evaluasi Program Berani Cerdas, dan Evaluasi seluruh tambang di Sulawesi Tengah.
Tuntutan Isu Nasional
Menolak RKUHAP, Membubarkan DPR, Evaluasi alih fungsi lahan dari pertambangan, Sahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, Menolak penulisan ulang sejarah Indonesia, Menagih 19 juta janji lapangan pekerjaan, Jaminan sosial untuk perempuan dan anak.
Naikkan gaji profesi pengajar (guru & dosen), Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Mengecam tindakan represif aparat, Menyatakan pemerintah gagal mewujudkan keadilan sosial, Menomorsatukan pendidikan, Mengecam pembungkaman terhadap media.
Pencopotan anggota DPR RI yang menyampaikan narasi provokatif dan anti rakyat, Copot Kapolri, Menuntut audit dan transparansi terhadap anggaran DPR, Sejahterakan buruh dan tenaga kesehatan. Mengajukan judicial review terkait syarat pencalonan anggota DPR. Mengembalikan otonomi daerah terkait izin pertambangan. Hapus tunjangan terhadap seluruh DPR RI. Kawal pengusutan kasus Affan Kurniawan dan meminta kepolisian serta DPR bertanggung jawab atas meninggalnya almarhum.
Selanjutnya Evaluasi seluruh kebijakan pemerintah, Hentikan segala tindakan represif terhadap masyarakat di Tanah Papua. Reformasi kepolisian, militer, dan DPR. Evaluasi kinerja 7 anggota DPR RI dapil Sulawesi Tengah. Dan Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Ahmad menambahkan, mahasiswa berharap pemerintah dan aparat keamanan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia secara khusus meminta DPRD Provinsi Sulteng membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan tidak menutup mata terhadap aspirasi rakyat.
“Aparat kepolisian maupun TNI juga kami minta untuk tidak melakukan tindakan represif. Suara rakyat harus didengar, bukan ditekan,” tambahnya.
Aksi yang berlangsung di depan kantor DPRD Sulteng ini berjalan dengan kondusif. Massa aksi menyampaikan aspirasi dengan berorasi, membacakan puisi, hingga menggelar teatrikal. Setelah beberapa saat, perwakilan pemerintah yang terdiri dari Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota Palu, serta pimpinan DPRD Sulteng menemui mahasiswa untuk berdialog.
Usai perundingan, DPRD Sulteng akhirnya mengeluarkan berita acara penerimaan aspirasi yang kemudian dibacakan langsung oleh perwakilan mahasiswa di hadapan massa. Setelah itu, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib dan damai.
Aksi mahasiswa di Palu ini melengkapi rangkaian aksi serupa yang telah berlangsung sebelumnya di berbagai daerah di Indonesia antara 25–28 Agustus 2025. Aksi nasional tersebut melibatkan elemen masyarakat luas mulai dari mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, hingga tokoh publik.
Gelombang aksi yang terjadi di sejumlah daerah ini merupakan bentuk kritik keras terhadap DPR yang dianggap tidak lagi menjalankan fungsi representasi rakyat. Bagi mahasiswa, DPR seharusnya menjadi jembatan antara suara masyarakat dan kebijakan pemerintah, bukan malah terjebak dalam kepentingan politik sempit.
Dengan aksi ini, mahasiswa berharap aspirasi mereka benar-benar ditindaklanjuti, bukan sekadar ditampung tanpa realisasi. Mereka menegaskan akan terus mengawal berbagai isu hingga ada kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat.*
