AKTIVI.ID— Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) Sulawesi Tengah, H. Moch Amin Badawi, mendorong pemerintah daerah di seluruh tingkatan baik provinsi, kabupaten, maupun kota untuk lebih proaktif dalam melakukan pendampingan pembentukan Koperasi Merah Putih.
Dalam keterangannya, H. Moch Amin Badawi menilai sejauh ini belum terlihat upaya serius dari pemerintah daerah dalam menyambut dan merealisasikan program nasional yang digagas oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
“Koperasi Merah Putih ini bukan program biasa. Ini adalah program unggulan pemerintah pusat yang secara langsung bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di daerah. Namun sayangnya, saya belum melihat keseriusan dari pemerintah daerah dalam menyiapkan pendampingan maupun langkah-langkah percepatan,” ujar Amin Badawi, Kamis (5/6/2025).
Menurutnya, jika perlu pemerintah membentuk percepatan di tingkat daerah agar proses pendirian dan operasionalisasi koperasi ini dapat berjalan optimal. karena tanpa dukungan konkret dari pemda, maka program ini dikhawatirkan tidak akan mencapai target yang diharapkan.
Amin menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian sangat besar terhadap koperasi ini, bahkan telah mengalokasikan dana sebesar Rp3 miliar untuk setiap koperasi. Dengan jumlah desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah yang diperkirakan mencapai 2.000, maka total potensi dana yang bisa masuk ke daerah dari pusat mencapai Rp6 triliun.
“Angka ini sangat luar biasa. Bayangkan jika dana ini benar-benar berputar di masyarakat melalui koperasi. Ini akan sangat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Tapi, sayangnya mungkin ini yang belum dipahami pemerintah daerah,” ujarnya dengan nada prihatin.
Lebih jauh, Amin Badawi juga mengungkapkan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki keistimewaan dibanding koperasi pada umumnya. Karena koperasi ini tidak hanya melibatkan satu kementerian saja, tetapi melibatkan 16 kementerian dan satu lembaga negara secara langsung, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Ini bukti bahwa program ini mendapat dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Maka seharusnya, pemerintah daerah tidak diam saja. Harus ada penguatan SDM, fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan agar koperasi ini benar-benar bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai upaya mendukung kesuksesan program ini, Amin Badawi juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu bergabung dalam koperasi Merah Putih. Ia menyebut keterlibatan anak muda sangat penting agar koperasi ini bisa dikelola secara modern, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
“Koperasi ini membuka harapan besar bagi kemakmuran rakyat kita. Tapi, semua itu hanya akan menjadi wacana jika tidak ada langkah nyata dari para pemangku kepentingan di daerah,” jelasnya.
